Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Ma'ruf Amin Ganggu Jadwal KRL, Jubir Wapres Minta Maaf

Kompas.com - 31/01/2020, 13:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terganggu oleh kereta VVIP yang melintas setelah mengantar Wapres Ma'ruf Amin kunjungan kerja.

Permohonan maaf ini disampaikan setelah viralnya video yang menunjukkan kereta itu melintas di Stasiun Tanah Abang pada jam pulang kerja.

Kereta tersebut disoraki banyak penumpang yang tengah menunggu datangnya KRL. Kereta Ma'ruf membuat jadwal KRL diundur. 

Baca juga: KAI: Tidak Ada Wapres Maruf dalam Kereta yang Disoraki Calon Penumpang

"Sebagai jubir (Wapres), minta maaf. Minta maaf kepada rakyat yang merasa terganggu," ujar Masduki saat dihubungi wartawan, Jumat (31/1/2020).

Masduki mengakui, kereta tersebut memang telah membawa rombongan Wapres dan sejumlah menteri ke Lebak, Banten.

Menteri-menteri yang ikut serta antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Saat melintasi Stasiun Tanah Abang dan disoraki, di dalam kereta tersebut tidak ada penumpang.

Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan telah turun di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, perjalanan rombongan VVIP seperti presiden dan wapres kerap mengganggu kenyamanan publik.

Bukan hanya saat menggunakan kereta, melainkan pada saat presiden dan wapres menumpang kendaraan roda empat.

"Presiden/Wapres naik kendaraan biasa saja, pulang dari Halim Perdanakusuma ke kediamannya, rakyat yang ada di jalan pasti terganggu. Ketika naik pesawat di bandara yang sifatnya komersial pasti mengganggu penerbangan. Itu sama. Tidak hanya kereta," terang Masduki.

Masduki mengatakan, itu tidak sengaja dilakukan untuk mengganggu masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Jubir Wapres: Yang Disoraki Itu Kereta Kosong...

Namun, untuk menjalankan prosedur tetap pengamanan presiden dan wapres yang diatur undang-undang (UU) .

"Makanya saya bilang, karena ini di satu sisi menjalankan tugas kenegaraan, ada UU yang harus dilaksanakan seperti itu," kata dia. 

"Jadi ini sedang melaksanakan tugas negara, bahwa ada rakyat yang terganggu tidak hanya naik kereta, naik kendaraan biasa pun, rakyat distop di jalan itu juga terganggu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com