Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Evakuasi dari Wuhan, WNI Akan Jalani Proses Karantina

Kompas.com - 30/01/2020, 15:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan, pihaknya mempertimbangkan proses yang harus ditempuh apabila WNI di Wuhan sudah berhasil dievakuasi ke Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya mengatakan, pertimbangan tersebut diperlukan agar seluruh masyarakat dapat terlindungi dari mewabahnya virus corona.

"Yang kami pertimbangkan dan kami hitung adalah mengenai perlindungan di dalam negeri," kata Desra saat rapat dengan Komisi I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Ini Proses yang Harus Dijalani WNI di Wuhan jika Pulang ke Indonesia

Ia mengatakan, apabila evakuasi telah dilakukan, maka setelah tiba di Indonesia, WNI tersebut tidak bisa langsung berbaur dengan masyarakat.

Mereka harus dikarantina terlebih dengan waktu 2x14 hari atau 28 hari. Desra mencontohkan Australia yang mengkarantina warganya di Christmas Island.

"Ini kan tidak semata-mata bahwa warga pulang, membaur tapi juga ada proses karantina," kata dia

Baca juga: Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Ia mengatakan, apabila evakuasi dilakukan, maka pemerintah harus langsung mempersiapkan segala keperluan untuk isolasi.

"Jadi ini tidak hanya membawa orang ke luar kota (Wuhan), tapi dalam proses membawa ke luarnya itu, isolasi terhadap warga negara kita itu juga penting. Saat mereka keluar apartemen bisa kemungkinan terpapar juga ada," kata dia.

Sebelumnya, Kemenlu menyebut pihaknya menyiapkan pesawat charter dari maskapai penerbangan sipil untuk mengevakuasi WNI dari Wuhan, China.

"Kami siapkan charter flight dari sipil flight. Dari Kemenlu bisa menjamin bahwa anggaran tidak masalah," ujar Desra.

Baca juga: Jokowi Sebut Tim Kesehatan TNI Paling Siap Bantu Evakuasi WNI di Wuhan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memastikan pihaknya siap mengevakuasi WNI yang masih berada di Wuhan, China dan tinggal menunggu instruksi dari Kemenlu.

Tidak hanya menyiapkan pesawat milik TNI sendiri, tetapi pesawat sipil juga akan disiagakan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan.

"Tinggal kita koordinasi dengan Menlu kapan kita diberangkatkan. Seandainya pun men-carter pesawat sipil itu juga, itu adalah sudah menjadi pertimbangan dari Ibu Menlu," kata Hadi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com