Kekuatan Pokok Minimum Baru 45 Persen, TNI AU Fokus Bangun Sistem Pertahanan

Kompas.com - 30/01/2020, 13:07 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (Ksau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU Tahun 2020 yang berlangsung di gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Dinas Penerangan Angkatan UdaraKepala Staf Angkatan Udara (Ksau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU Tahun 2020 yang berlangsung di gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengonsentrasikan pengadaan pembangunan sistem pertahanan guna memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

"Tahun ini kita mulai fokus untuk pengadaan dalam pembangunan sistem pertahanan, khususnya matra udara," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sustisna di sela-sela Rapim TNI AU Tahun 2020 di gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Yuyus menjelaskan, tahun ini menjadi fase krusial sebagai awal memasuki rencana strategis (renstra) tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2024.

"Capaian TNI AU dari MEF ini baru sampai 45 persen dan ini harus kita percepat," kata Yuyu.

Baca juga: Anggaran Tahun 2020, Kemenhan Fokus Modernisasi Alutsista

Untuk merealisasi target, pihaknya mendorong adanya persamaan persepsi. Mulai dari tingkat pimpinan Mabes AU, level asisten, komandan, gubernur, hingga satuan terbawah.

Yuyu bertekad dapat mempercepat pencapaian resntra dengan target akhir tahun bisa mengejar ketertinggalan.

Menurutnya, penyebab belum terpenuhinya MEF lantaran terdapat sejumlah permasalahan. Mulai pengadaan, regulasi dari negara penjual, hingga proses pengadaan.

"Dan itu semua sudah kita antisipasi supaya permasalahan tersebut mulai tahun ini segera kita selesaikan," tegas Yuyu.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X