Anggaran Tahun 2020, Kemenhan Fokus Modernisasi Alutsista

Kompas.com - 23/01/2020, 16:18 WIB
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan akan memfokuskan anggaran tahun 2020 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan ( alutsista).

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan bahwa modernisasi alutsista akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien.

"Salah satunya yang penting (dalam fokus di anggaran pertahanan) adalah penguatan dan modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"Pak Prabowo ingin memastikan bahwa politik anggaran kita punya empat prinsip," lanjut dia.

Baca juga: Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Prinsip-prinsip tersebut, yakni tepat guna, efisien, ekonomis dan memperhatikan aspek geopolitik serta geostrategis.

Karena itu, kata Dahnil, Menhan Prabowo baru-baru ini kerap melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Itu dalan rangka diplomasi pertahanan. Bukan hanya sekedar menjaga hubungan baik, tapi juga (soal) kesepakatan pembelian persenjataan," ujar dia.

Dahnil mencontohkan, dengan Iran, butuh kesepakatan di antara pemerintah kedua negara.

Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Semua Pihak Bangun Sistem Pertahanan Semesta

Sebab, pembelian senjata tidak sesederhana membeli kendaraan pribadi. Dalam hal ini, kata Dahnil, diperlukan diplomasi antarpemerintah kedua negara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kebijakan anggaran 2020 kepada Panglima TNI, KASAD dan Sekjen Kemenhan.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan (rapim) Kemenhan, TNI dan Polri di Kantor Kemenhan, Kamis (23/1/2020).

Menurut Prabowo, kebijakan anggaran itu akan menjadi basis pertahanan negara pada 2020.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X