Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran TNI AU Naik, KSAU: Jangan Ada Penyelewengan Sedikit Pun

Kompas.com - 30/01/2020, 11:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna menegaskan, anggaran TNI AU tahun 2020 yang naik menjadi Rp 16,7 triliun harus dimanfaatkan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan.

"Perlu komitmen dari kita semua, mulai dari diri saya sendiri sebagai KSAU, hingga para komandan di setiap satuan kerja untuk mengawal program kerja dan anggaran tersebut," ujar Yuyu saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU Tahun 2020 yang berlangsung di Gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

"Sehingga, itu dapat benar-benar digunakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," lanjut dia.

Baca juga: Pimpin Rapim TNI AU, KSAU Tekankan Arah Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan

Yuyu sekaligus menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa tidak boleh ada sepeser pun anggaran yang diselewengkan.

Penyelewengan itu baik dalam bentuk korupsi, penggelembungan dana, ataupun membuat kesepakatan tertentu dengan mitra kerja sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pesan yang sama juga diutarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Siagakan Tiga Pesawat, TNI AU Siap Evakuasi WNI di Wuhan

Keduanya, lanjut Yuyu, menekankan agar TNI AU menjaga amanah yang telah dipercayakan demi pengembangan pertahanan udara.

Setiap pengadaan barang dan jasa harus berpedoman pada prinsip efektivitas dan interoperabilitas antara ketiga angkatan. Pelaksanaannya pun mesti dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, Yuyu Sutisna menegaskan, tidak boleh ada penyelewengan anggaran dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun.

"Dari berbagai penekanan yang telah disebutkan, kita menyadari bahwa poin yang terus berulang menjadi penekanan para pimpinan adalah masalah pemenuhan kekuatan melalui ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang ada," ungkap Yuyu Sutisna.

Baca juga: Undang Narasumber Eksternal di Rapim TNI AU, KSAU Ingin Diskusi Dua Arah

"Maka, tidak boleh ada penyelewengan anggaran dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun," lanjut dia.

Rapim TNI AU Tahun 2020 diketahui mengangkat tema "TNI Angkatan Udara Profesional, Militan, dan Inovatif sebagai Garda Terkuat dan Terunggul Tentara Nasional Indonesia".

Adapun Rapim TNI AU Tahun 2020 juga dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Politik dan Pertahanan Bappenas Slamet Sudarsono, Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Sudarso, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akutanbilitas dan Pengawasan di Kemenpan RB Ronald Andrea Anas.

Jumlah peserta rapim total terdapat 236 orang perwira tinggi TNI AU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com