Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2020, 15:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah keperluan untuk evakuasi WNI dari Wuhan, China, yang sedang terkena wabah virus corona jenis 2019-nCoV.

Namun, kata dia, saat ini Provinsi Hubei, khususnya Wuhan, tengah diisolasi sehingga tidak boleh ada orang yang masuk maupun keluar.

"Sebenarnya, pemerintah sudah menyiapkan untuk melakukan evakuasi, tetapi Wuhan sekarang ini menjadi daerah yang diisolir sehingga tidak boleh ada orang masuk dan keluar," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: WHO Belum Tetapkan Virus Corona Wuhan Sebagai Ancaman Kesehatan Dunia

Dengan kondisi seperti itu, kata dia, maka Pemerintah Indonesia pun masih menunggu sikap dari Pemerintah China.

Beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat juga bakal mengevakuasi para warganya dari Wuhan.

"Jadi akibatnya, semuanya masih menunggu sikap Pemerintah China. Jadi memang situasi ini karena dia (Wuhan) dijadikan sebagai daerah isolasi, tapi pemerintah kita siap untuk kemungkinan akan evakuasi," kata dia.

Baca juga: Virus Corona Menyebar, Indonesia dan 13 Negara Ini Akan Evakuasi Warganya dari Wuhan

Kendati demikian, kata dia, pemerintah pun memperhatikan para WNI yang masih berada di sana dengan memberikan logistik.

Diberitakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 243 warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Wuhan, China, saat virus corona mewabah.

"Kami sudah siapkan pesawat (dua) Boeing 737 dan (satu) C130 Hercules. Kami juga siapkan personel dari batalion kesehatan," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2020).

Fajar menjelaskan, keputusan menyiagakan tiga pesawatnya sudah berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Danpuspom soal Perwira TNI Temui Tahanan Korupsi di KPK

Kata Danpuspom soal Perwira TNI Temui Tahanan Korupsi di KPK

Nasional
Prajurit Kostrad yang Diduga Lecehkan Bawahan Serahkan Diri dan Ditahan

Prajurit Kostrad yang Diduga Lecehkan Bawahan Serahkan Diri dan Ditahan

Nasional
Anies-Imin Bentuk Tim Pemenangan, Ini Nama-nama Anggotanya

Anies-Imin Bentuk Tim Pemenangan, Ini Nama-nama Anggotanya

Nasional
KPK Panggil Artis Waode Kartika Jadi Saksi Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK Panggil Artis Waode Kartika Jadi Saksi Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Imparsial: Inkonstitusional dan Tak Mendesak

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Imparsial: Inkonstitusional dan Tak Mendesak

Nasional
Eks Penyidik Nilai Putusan Dewas KPK Atas Perkara Johanis Tanak Lembek

Eks Penyidik Nilai Putusan Dewas KPK Atas Perkara Johanis Tanak Lembek

Nasional
Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Nasional
Cegah Polusi hingga Banjir, Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Mangrove di Pandeglang

Cegah Polusi hingga Banjir, Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Mangrove di Pandeglang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Nasional
Terima Berkas Perkara Panji Gumilang, Kejagung Sebut Akan Kembali Diteliti

Terima Berkas Perkara Panji Gumilang, Kejagung Sebut Akan Kembali Diteliti

Nasional
Jokowi Tanam Beringin Kembar di Istana Presiden IKN, Punya Makna Keagungan

Jokowi Tanam Beringin Kembar di Istana Presiden IKN, Punya Makna Keagungan

Nasional
Kepentingan Koalisi Vs Gagasan Capres: Siapa Penentu Masa Depan Indonesia?

Kepentingan Koalisi Vs Gagasan Capres: Siapa Penentu Masa Depan Indonesia?

Nasional
KSAL Temui Komandan Marinir Amerika, Bahas Kerja Sama Peningkatan Kapabilitas Personel

KSAL Temui Komandan Marinir Amerika, Bahas Kerja Sama Peningkatan Kapabilitas Personel

Nasional
PDI-P Dorong Kaum Milenial Jadi Pelopor Inovasi Teknologi Pangan

PDI-P Dorong Kaum Milenial Jadi Pelopor Inovasi Teknologi Pangan

Nasional
Sebut Sosialisasi, PDI-P Bakal Ikut Putusan Bawaslu jika Gibran dkk Dianggap Langgar UU Pemilu

Sebut Sosialisasi, PDI-P Bakal Ikut Putusan Bawaslu jika Gibran dkk Dianggap Langgar UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com