Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Virus Corona Mewabah, Menko PMK Minta Hindari Stereotip ke Kelompok Tertentu

Kompas.com - 29/01/2020, 09:25 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk tidak memunculkan anggapan bahwa virus corona datang dari kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Muhadjir Effendy, masyarakat harus berpikir jernih dan tidak menyalahkan salah satu kelompok atas munculnya virus corona.

"Tidak boleh ada stereotip seolah-olah penyakit ini bersumber dari kelompok tertentu atau warga-warga tertentu atau etnis tertentu ini tidak boleh. Harus berpikir jernih, tidak boleh panik," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Selasa (29/1/2020).

Baca juga: Ancaman Virus Corona dan Langkah Pemerintah Indonesia

Muhadjir mengatakan, masyarakat memang harus tetap waspada dengan kemungkinan masuknya virus corona ke Indonesia.

Namun, masyarakat tetap tidak boleh menyalahkan etnis tertentu atas tersebarnya virus corona.

"Mohon dipahami sungguh-sungguh ya. Kita tidak bisa bersikap berlebihan terhadap kasus ini. Bahwa kita waspada, iya. Tidak boleh ada stereotip," ucapnya.

Meski begitu, Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan terus berusaha melindungi masyarakat dari kemungkinan masuknya virus corona ke Indonesia.

Baca juga: Mahfud Nilai Belum Perlu Tindakan Darurat Terkait Corona

Termasuk, warga negara Indonesia yang sedang terjebak di lokasi terdampak virus corona di China.

"Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan menyelamatkan warga negaranya baik yang ada di Indonesia maupun yang sekarang berada di dalam lokasi di mana sumber bencana ini terjadi," ucapnya.

Dunia saat ini sedang dihebohkan dengan virus corona yang diduga berasal dari China, tepatnya di Kota Wuhan.

Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang terjangkit, mulai dari China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura, Australia, Amerika Serikat, Kamboja.

Kemudian Nepal, Malaysia, Kanada, Sri Lanka, Perancis, Vietnam, dan Jerman.

Baca juga: WNI yang Sakit di Wuhan Enggan ke RS, Khawatir Dikarantina dan Ditelantarkan

Sejumlah pelajar Indonesia di China yang ikut dikarantina untuk mencegah penyebaran virus corona di China.

Merebaknya virus corona di pusat kota Wuhan menyebabkan kota-kota lain di provinsi tersebut, termasuk kota Xianning, Guanxi, Enshi, dan Xiangyang juga terkena kebijakan karantina oleh Pemerintah China.

Akibat kebijakan karantina itu, stok makanan di apartemen mereka terus menipis. Mereka juga tidak diperbolehkan pergi ke pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com