Komisi X DPR Rapat dengan Nadiem, Bahas Kebijakan Kampus Merdeka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Rapat ini dipimpin oleh ketua Komisi X Saiful Huda dan diikuti oleh Wakil Komisi X Dede Yusuf dan Hetifah Sjaifudian.

Baca juga: Virus Corona, Mendikbud Nadiem: Mahasiswa di Wuhan Tetap Tenang dan Jaga Kesehatan

Saiful mengatakan, Komisi X ingin Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kebijakan yang menjadi pembicaraan publik yaitu Kampus Merdeka.

"Adapun mengenai kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, kami ingin tanyakan dan tunggu-tunggu sejak raker terakhir. Kami ingin mendapatkan hasil risetnya atau hasil analisisnya," kata Saiful.

Selain itu, Saiful meminta Mendikbud menjelaskan sarana dan prasarana sekolah di daerah-daerah terdampak bencana alam.

Ia mengatakan, hujan lebat yang terjadi di sejumlah daerah mempengaruhi proses belajar dan mengajar di sekolah.

"Komisi X ingin mendapat penjelasan lebih detail dan lengkap data kuantitatif, mengenai sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak bencana dan bagaimana langkah-langkah yang di lakukan Kemendikbud," ujar dia. 

Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama Kampus Merdeka.

Baca juga: Rektor IPB Nilai Kebijakan Kampus Merdeka Sesuai dengan Kurikulum Baru IPB 2020

Adapun empat kebijakan tentang Kampus Merdeka ini sudah tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri.

Nadiem mengungkapkan, pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka bisa segera dilaksanakan.

Selain itu, tujuan dari kebijakan Kampus Merdeka adalah mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi.

Adapun kebijakan Kampus Merdeka ini adalah hasil dari diskusi dari berbagai elemen pendidikan seperti perguruan tinggi, industri, asosiasi, dan lingkup pendidikan lain.