Mahfud MD: Pengiriman Uang Antar-teroris Itu Makin Canggih, Ngeri...

Kompas.com - 28/01/2020, 14:49 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menko Polhukam Mahfud MD di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, saat ini transaksi keuangan dari luar negeri untuk terorisme di Indonesia semakin canggih.

"Itu ngeri pengiriman-pengiriman uang antar-teroris itu tidak konvensional. Dilacak lewat bank, lewat rekening. Sekarang sudah canggih," kata Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Dulu pernah ribut diributkan orang yang mengatakan banyak orang-orang di luar negeri itu sudah terusir dari negaranya karena gerakan radikal lalu lari ke Indonesia membawa uang," ucap Mahfud lagi.

Baca juga: Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Mahfud mengatakan, saat ini teroris antarnegara mengirim uang dengan berbagai modus. Beberapa di antaranya ialah untuk pembangunan gedung.

Karenanya, saat ini pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memantau aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Ia mengatakan, BNPT juga telah memiliki daftar organisasi dan orang yang terpantau kerap melakukan aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Dilema soal Nasib Teroris WNI Pelintas Batas

Selain itu, lanjut Mahfud, masih banyak modus transaksi keuangan terorisme antarnegara yang menggunakan kedok investasi.

"Jadi hati-hati dengan uang yang masuk ke sini, investasi bikin gedung ini, bikin gedung itu hati-hati. Nanti di dalamnya bisa ditanam sesuatu yang nanti bisa menjadi virus yang sangat berbahaya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X