Terkait Kasus Wahyu Setiawan, KPK Diingatkan Bekerja Profesional di Hadapan Publik

Kompas.com - 24/01/2020, 14:34 WIB
Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi saat ditemui di Kantor Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariManajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi saat ditemui di Kantor Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Badiul Hadi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mampu menangani kasus dugaan suap yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan secara profesional.

Sebab, kasus ini juga melibatkan kader PDI-P Harun Masiku yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.

Hadi pun meyakini ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini yang perlu diusut oleh KPK.

Adapun Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Wahyu Setiawan.

"Kita masih berharap bahwa KPK akan bekerja lebih profesional untuk menampik asumsi masyarakat selama ini bahwa KPK mulai tidak punya arah, terkesan ambyar," kata dia dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Sikap PDI-P Dinilai Belum Jelas soal Posisi Harun Masiku di Partai

Hadi menuturkan, pimpinan KPK harus melihat penanganan kasus ini secara serius dan tegas.

Sebab, ia memperkirakan ada tekanan-tekanan politik yang dilakukan pihak tertentu untuk mengganggu penanganan kasus tersebut.

Kasus ini dinilainya sangat kental dengan nuansa politik.

"KPK harus membuktikan meskipun di dalam proses politiknya akan sangat pelik tapi harus dibuktikan komitmen yang disampaikan oleh beberapa pimpinan KPK untuk membongkar kasus ini, ini menjadi ujian pertama bagi KPK," kata dia.

Sehingga, ini juga menjadi tantangan tersendiri dan menjadi pembuktian bagi jajaran KPK saat ini bahwa mereka mampu memenuhi harapan publik bahwa KPK tidak lemah.

"Ini juga menjadi sangat penting bagi masyarakat, publik untuk terus mengawal kasus ini karena ini bagian dari sistem poltiik kita di sistem demokrasi kita. Maka menjadi sangat penting masyarakat untuk mengawal proses ini," ujarnya.

"Kita di sini mendukung KPK tetap serius menangani dan membongkar kasus ini terang benderang sehingga pertanyaan apakah ada tokoh lain di balik kasus ini bisa terbongkar dan KPK menjadi lembaga yang membuktikan itu," kata Hadi.

Baca juga: PDI-P Dinilai Pasang Badan soal Harun Masiku

Terkait perkara ini, KPK menduga Wahyu menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sementara itu, Wahyu juga disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Total empat tersangka dalam kasus suap ini. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina sebagai tersangka penerima suap.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful sebagai pemberi suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X