Terkait Kasus Wahyu Setiawan, KPK Diingatkan Bekerja Profesional di Hadapan Publik

Kompas.com - 24/01/2020, 14:34 WIB
Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi saat ditemui di Kantor Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariManajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi saat ditemui di Kantor Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Badiul Hadi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mampu menangani kasus dugaan suap yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan secara profesional.

Sebab, kasus ini juga melibatkan kader PDI-P Harun Masiku yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.

Hadi pun meyakini ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini yang perlu diusut oleh KPK.

Adapun Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Wahyu Setiawan.

"Kita masih berharap bahwa KPK akan bekerja lebih profesional untuk menampik asumsi masyarakat selama ini bahwa KPK mulai tidak punya arah, terkesan ambyar," kata dia dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Sikap PDI-P Dinilai Belum Jelas soal Posisi Harun Masiku di Partai

Hadi menuturkan, pimpinan KPK harus melihat penanganan kasus ini secara serius dan tegas.

Sebab, ia memperkirakan ada tekanan-tekanan politik yang dilakukan pihak tertentu untuk mengganggu penanganan kasus tersebut.

Kasus ini dinilainya sangat kental dengan nuansa politik.

"KPK harus membuktikan meskipun di dalam proses politiknya akan sangat pelik tapi harus dibuktikan komitmen yang disampaikan oleh beberapa pimpinan KPK untuk membongkar kasus ini, ini menjadi ujian pertama bagi KPK," kata dia.

Sehingga, ini juga menjadi tantangan tersendiri dan menjadi pembuktian bagi jajaran KPK saat ini bahwa mereka mampu memenuhi harapan publik bahwa KPK tidak lemah.

"Ini juga menjadi sangat penting bagi masyarakat, publik untuk terus mengawal kasus ini karena ini bagian dari sistem poltiik kita di sistem demokrasi kita. Maka menjadi sangat penting masyarakat untuk mengawal proses ini," ujarnya.

"Kita di sini mendukung KPK tetap serius menangani dan membongkar kasus ini terang benderang sehingga pertanyaan apakah ada tokoh lain di balik kasus ini bisa terbongkar dan KPK menjadi lembaga yang membuktikan itu," kata Hadi.

Baca juga: PDI-P Dinilai Pasang Badan soal Harun Masiku

Terkait perkara ini, KPK menduga Wahyu menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sementara itu, Wahyu juga disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Total empat tersangka dalam kasus suap ini. Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina sebagai tersangka penerima suap.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful sebagai pemberi suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X