Sikap PDI-P Dinilai Belum Jelas soal Posisi Harun Masiku di Partai

Kompas.com - 24/01/2020, 13:27 WIB
Forum Diskusi Formappi Membahas Isu Politik Aktual, di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANForum Diskusi Formappi Membahas Isu Politik Aktual, di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menilai sikap PDI-P belum jelas apakah akan memecat kadernya Harun Masiku atau tidak setelah yang bersangkutan tersangkut kasus dugaan korupsi.

Selain itu, PDI-P juga dinilainya tak berupaya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mencari Harun.

Adapun Harun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"HM itu juga tidak jelas apakah dinonaktifkan, apalagi dipecat. Kemudian PDI-P berusaha juga mencari juga tidak," kata Yusfitriadi, dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: PDI-P Dinilai Pasang Badan soal Harun Masiku

Yusfitriadi menilai, PDI-P pasang badan terhadap persoalan yang menjerat Harun Masiku.

Kesan itu muncul mengingat adanya perbedaan sikap partai pada umumnya apabila kadernya terjerat dalam kasus dugaan korupsi.

"Dalam berbagai macam kasus mana pun yang menyangkut elite partai, sikap partai biasanya dua. Pertama, memecat orang yang sudah tersangka, siapa saja, supaya dia menyelesaikan proses hukum yang berjalan," kata dia

"Kedua, biasanya partai mengeluarkan statement resmi bahwa itu merupakan urusan pribadi. Tidak menyangkut partai politik," tuturnya.

Baca juga: Yasonna dan Kasus Harun Masiku: Dilaporkan ke KPK, Dianggap Bohong, hingga Desakan Pemecatan

Dua sikap itu yang dinilainya tak terlihat di PDI-P dalam persoalan Harun.

PDI-P juga dinilainya malah membawa persoalan Harun Masiku secara kelembagaan, bukan menjadikannya sebagai urusan personal Harun semata.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X