Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/01/2020, 05:11 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 cenderung mengalami stagnasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, Indonesia kembali menduduki peringkat ke-64 secara global dari 167 negara yang diriset oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan.

Pada 2016, Indonesia pernah menempati peringkat ke-48 dengan skor 6,97. Sedangkan pada 2017 Indonesia menempati peringkat ke 68 dengan skor 6,39.

Baca juga: Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Di kawasan Asia dan Australia, Indonesia harus puas menduduki peringkat ke-11. Dilihat dari posisinya, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Timor Leste (peringkat ke-41), Malaysia (peringkat ke-43), bahkan Mongolia (peringkat ke 62).

Namun, Indonesia masih dapat berbangga karena skor indeks demokrasinya lebih tinggi dibandingkan Hong Kong dan Singapura (peringkat ke 75), Myanmar (peringkat ke-122), Kamboja (peringkat ke-124), dan China (peringkat ke-153).

Perolehan indeks ini membuat Indonesia termasuk ke dalam kategori "flawed democracies" atau “cacat demokrasi". Kategori ini untuk negara dengan indeks demokrasi 6,00 hingga 8,00.

Namun, Indonesia tidak sendiri di sini. Ada 12 negara di kawasan Asia dan Australia yang turut masuk ke dalam kategori ini, termasuk di dalamnya Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan, negara yang telah masuk ke dalam kategori "full democracies” atau “demokrasi penuh” hanya ada dua yaitu Selandia Baru (peringkat ke-4 dunia) dan Australia (peringkat ke-9 dunia).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 Naik Jadi 40

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com