Indeks Demokrasi Indonesia yang Kalah dari Timor Leste dan Malaysia...

Pada tahun 2019, Indonesia kembali menduduki peringkat ke-64 secara global dari 167 negara yang diriset oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan.

Pada 2016, Indonesia pernah menempati peringkat ke-48 dengan skor 6,97. Sedangkan pada 2017 Indonesia menempati peringkat ke 68 dengan skor 6,39.

Di kawasan Asia dan Australia, Indonesia harus puas menduduki peringkat ke-11. Dilihat dari posisinya, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Timor Leste (peringkat ke-41), Malaysia (peringkat ke-43), bahkan Mongolia (peringkat ke 62).

Namun, Indonesia masih dapat berbangga karena skor indeks demokrasinya lebih tinggi dibandingkan Hong Kong dan Singapura (peringkat ke 75), Myanmar (peringkat ke-122), Kamboja (peringkat ke-124), dan China (peringkat ke-153).

Perolehan indeks ini membuat Indonesia termasuk ke dalam kategori "flawed democracies" atau “cacat demokrasi". Kategori ini untuk negara dengan indeks demokrasi 6,00 hingga 8,00.

Namun, Indonesia tidak sendiri di sini. Ada 12 negara di kawasan Asia dan Australia yang turut masuk ke dalam kategori ini, termasuk di dalamnya Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan, negara yang telah masuk ke dalam kategori "full democracies” atau “demokrasi penuh” hanya ada dua yaitu Selandia Baru (peringkat ke-4 dunia) dan Australia (peringkat ke-9 dunia).

Bahkan, bila terjadi masalah seperti pelanggaran terhadap kebebasan media maupun kebebasan lainnya, hak-hak sipil tetap dihormati.

"Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk masalah dalam pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik,” tulis laporan EIU seperti dilansir Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Wacana pilpres tidak langsung

Sementara itu, stagnasi posisi Indonesia diduga tidak terlepas dari adanya upaya untuk mengganti sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung.

Wacana itu mencuat pada akhir 2019 lalu dan sempat menjadi pembicaraan di publik.

Meski pada akhirnya Presiden Joko Widodo menentang wacana tersebut, bukan berarti di masa depan upaya untuk mengubah sistem pemilu tidak akan terjadi di masa depan.

"Di masa yang akan datang pengaruh Jokowi akan semakin berkurang, bukan tidak mungkin wacana perubahan ini akan didorong untuk dibahas di tingkat Parlemen di kemudian hari," tulis ulasan tersebut.