Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini Persoalan Bangsa Indonesia

Kompas.com - 23/01/2020, 22:39 WIB
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial. Daspriani Y ZamzamiKetua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh, Afridal Darmi mengatakan, tanggung jawab penyelesaian pelanggaran HAM selama terjadinya konflik bersenjata di Aceh menjadi persoalan bangsa.

"Kalau lokalisasi (tingkat daerah), seakan-akan pelanggaran HAM bukan persoalan bangsa Indonesia, cuma persoalan sekelompok kecil di Aceh," ujar Afridal di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Afridal mengatakan, jika terjadi sudut pandang hanya jadi tanggung jawab daerah, maka terjadi eksklusivitas penyelesaian.

Terlebih, kata Afridal, pemerintah pusat sejauh ini sulit untuk diajak berbicara mengenai penyelesaian pelanggaran HAM Aceh.

Baca juga: Menanti Sikap Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Dengan begitu, masyarakat Aceh merasa seakan-akan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab tingkat daerah saja.

"(KKR Aceh) tidak bisa bekerja secara efektif, kalau tidak ada kebijakan yang melindunginya dari pemerinyah pusat," kata dia.

Dia mengatakan, tidak adanya kebijakan dari pemerintah pusat, akan memungkinkan pernyataan korban maupun saksi rentan kriminalisasi.

Karena itu, pihaknya menunggu pemerintah pusat mengambil langkah instrumen hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

"Kami tunggu itu kebijakan dari Jakarta, yang ini memang (KKR) biasanya terjadi di mana pun di dunia," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinta konflik Aceh. Antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X