Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini Persoalan Bangsa Indonesia

Kompas.com - 23/01/2020, 22:39 WIB
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial. Daspriani Y ZamzamiKetua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh, Afridal Darmi mengatakan, tanggung jawab penyelesaian pelanggaran HAM selama terjadinya konflik bersenjata di Aceh menjadi persoalan bangsa.

"Kalau lokalisasi (tingkat daerah), seakan-akan pelanggaran HAM bukan persoalan bangsa Indonesia, cuma persoalan sekelompok kecil di Aceh," ujar Afridal di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Afridal mengatakan, jika terjadi sudut pandang hanya jadi tanggung jawab daerah, maka terjadi eksklusivitas penyelesaian.

Terlebih, kata Afridal, pemerintah pusat sejauh ini sulit untuk diajak berbicara mengenai penyelesaian pelanggaran HAM Aceh.

Baca juga: Menanti Sikap Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Dengan begitu, masyarakat Aceh merasa seakan-akan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab tingkat daerah saja.

"(KKR Aceh) tidak bisa bekerja secara efektif, kalau tidak ada kebijakan yang melindunginya dari pemerinyah pusat," kata dia.

Dia mengatakan, tidak adanya kebijakan dari pemerintah pusat, akan memungkinkan pernyataan korban maupun saksi rentan kriminalisasi.

Karena itu, pihaknya menunggu pemerintah pusat mengambil langkah instrumen hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

"Kami tunggu itu kebijakan dari Jakarta, yang ini memang (KKR) biasanya terjadi di mana pun di dunia," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinta konflik Aceh. Antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X