Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini Persoalan Bangsa Indonesia

Kompas.com - 23/01/2020, 22:39 WIB
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial. Daspriani Y ZamzamiKetua KKR Aceh, Afridal Darmi memberi keterangan kepada jurnalis sesaat sebelum menggelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik Aceh. RDK ini merupakan hal pertama dilakukan di Aceh dan di Indonesia. RDK memberikan kesempatan bagi korban konflik aceh untuk memberikan kesaksiannya yang ertujuan agar para korban bisa mendapat pengakuan publik dan mendapat fasilitas pemulihan sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh, Afridal Darmi mengatakan, tanggung jawab penyelesaian pelanggaran HAM selama terjadinya konflik bersenjata di Aceh menjadi persoalan bangsa.

"Kalau lokalisasi (tingkat daerah), seakan-akan pelanggaran HAM bukan persoalan bangsa Indonesia, cuma persoalan sekelompok kecil di Aceh," ujar Afridal di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Afridal mengatakan, jika terjadi sudut pandang hanya jadi tanggung jawab daerah, maka terjadi eksklusivitas penyelesaian.

Terlebih, kata Afridal, pemerintah pusat sejauh ini sulit untuk diajak berbicara mengenai penyelesaian pelanggaran HAM Aceh.

Baca juga: Menanti Sikap Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Dengan begitu, masyarakat Aceh merasa seakan-akan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab tingkat daerah saja.

"(KKR Aceh) tidak bisa bekerja secara efektif, kalau tidak ada kebijakan yang melindunginya dari pemerinyah pusat," kata dia.

Dia mengatakan, tidak adanya kebijakan dari pemerintah pusat, akan memungkinkan pernyataan korban maupun saksi rentan kriminalisasi.

Karena itu, pihaknya menunggu pemerintah pusat mengambil langkah instrumen hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

"Kami tunggu itu kebijakan dari Jakarta, yang ini memang (KKR) biasanya terjadi di mana pun di dunia," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh

KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinta konflik Aceh. Antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Kemlu Sebut Dua WNI Ditangkap Terkait Temuan Jasad Wanita Dalam Koper di Mekkah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X