Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Kompas.com - 23/01/2020, 12:50 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2020, Kamis (23/1/2020) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi dalam pengembangan industri pertahanan.

Menurut dia, perkembangan teknologi semestinya jadi panduan utama Indonesia dalam memilih alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Jangan sampai alutsista yang baru dibeli sudah ketinggalan zaman dalam hitungan tahun.

"Hati-hati memilih, fregat (kapal perang) itu perlu, fighter (jet tempur) itu perlu. Tapi antisipasi lompatan teknologi militer dalam jangka 20, 30, 50 tahun ke depan," kata Jokowi saat memberi arahan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Semua Pihak Bangun Sistem Pertahanan Semesta

Jokowi lantas mencontohkan sejumlah peralatan militer canggih yang dimiliki sejumlah negara. Misalnya drone yang dilengkapi senjata.

"Itu bisa mengejar tank, mengejar kendaraan-kendaraan militer dengan jarak dekat maupun tidak dekat dan tepat sasaran," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi juga bicara soal perkembangan artificial intelligence yang saat ini bergerak pada teknologi otonomus. Juga sensor yang mengarah ke penginderaan jarak jauh.

Menurut dia, perangkat-perangkat canggih seperti itu lah yang harus dikembangkan.

Baca juga: Tahun 2020, Kemhan Fokus Kembangkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

"TNI kita harus berani memulai membangun barang-barang yang tadi saya sebutkan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi meyakini pengembangan teknologi militer modern seperti itu dimungkinkan karena Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar.

Untuk tahun 2020 ini, Kemenhan diketahui mendapat anggaran sebesar Rp127 triliun.

"Tinggal bagaimana saat ini uang tersebut dikalkulasikan semuanya secara detail, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian dalam pelaksanaan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X