Mangkir sebagai Tergugat di Sidang Blokir Internet, Jokowi Dinilai Tidak Serius

Kompas.com - 22/01/2020, 16:24 WIB
Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYATim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network ( SAFENet) menilai mangkirnya Presiden Joko Widodo dalam sidang gugatan pemblokiran internet di Papua menunjukkan permasalahan tersebut masih dianggap tidak serius.

"Mangkirnya salah satu tergugat yakni Presiden Jokowi dalam persidangan perdana tadi menunjukkan persoalan ini masih dianggap tidak serius. Padahal permasalahan pemadaman internet adalah tindakan yang melanggar hukum internasional," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Mangkirnya Jokowi sebagai Tergugat II tidak disertai dengan keterangan kepada majelis hakim PTUN yang dipimpin Nelvy Christian.

Baca juga: Pemblokiran Internet di Papua, Jurnalis Kesulitan Berikan Informasi ke Publik

Sehingga, ini membuat agenda pembacaan jawaban tergugat atas gugatan yang disampaikan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers hanya digunakan untuk mendengar jawaban dari pihak Menkominfo sebagai Tergugat I.

Majelis hakim pun memutuskan memberi kesempatan kedua kepada Jokowi untuk memberikan jawaban pada sidang berikutnya, Rabu (29/1/2020).

Agenda sidang pekan depan juga akan digunakan oleh pihak penggugat untuk membalas jawaban yang disampaikan oleh para tergugat.

Gugatan tersebut dilancarkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Baca juga: Gugat Blokir Internet di Papua, Tim Advokasi Kebebasan Pers Sebut Presiden Jokowi Melanggar Hukum

Diketahui, pemerintah melakukan perlambatan internet dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks.

Ini termasuk meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.

Adapun perlambatan internet pada 19 Agustus 2019 di Papua dan pemblokiran internet pada 21 Agustus 2019 Papua Barat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X