Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang HUT OPM, Menkominfo Minta Masyarakat Papua Gunakan Internet dengan Baik

Kompas.com - 12/11/2019, 15:43 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta masyarakat Papua penggunaan internet tidak dimanfaatkan untuk kegiatan menyimpang jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember.

"Gunakan dengan baik dulu," ujar Johnny usai penandatanganan bersama dengan kementerian dan lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Pemerintah pernah melakukan pembatasan akses internet ketika terjadi aksi massa pada 21 Agustus 2019.

Baca juga: Polri Tak Terapkan Pengamanan Khusus Jelang Ulang Tahun OPM

Alasannya saat itu, untuk mengurangi hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi aksi massa.

Karena itu, Johnny pun memperingatkan agar akses internet di Papua saat ini dimaksimalkan dengan baik.

"Jangan buat yang menyimpang, buat yang baik supaya digunakan dengan manfaat yang tinggi," terang Johnny.

Baca juga: Menkominfo Tak Blokir Internet di Papua Saat Ulang Tahun OPM

Namun demikian, pihaknya tidak merinci konsekuensi apabila ditemukan penggunaan akses internet menyimpang, terutama menjelang HUT OPM pada 1 Desember.

Sebelumnya, pada 21 Agustus 2019, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan, pemblokiran akses internet dilakukan hingga kondisi Papua dan Papua Barat mulai kondusif dan normal.

Hal ini dilakukan Kemenkominfo merespons permintaan Kepolisian RI.

Baca juga: KKB Terus Berulah, TNI Sebut Antar-kelompok OPM Sedang Bersaing

Desakan agar pemerintah membuka blokir akses internet mulai muncul. Namun, Kemenkominfo belum mengubah kebijakan.

Pihak kepolisian menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.

"(Pembatasan internet) memang salah satu, bisa memicu. Cuma kalau itu enggak diblokir, tambah lebih parah lagi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, Sabtu (31/8/2019).

Baca juga: SAFEnet Dorong Adanya Evaluasi Efektivitas Pemblokiran Internet di Papua

Selang beberapa hari berikutnya, tepatnya pada Rabu (4/9/2019) malam, pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat akhirnya dibuka secara bertahap.

Ferdinandus Setu memaparkan, pembukaan blokir akses internet ini telah dikoordinsaikan dengan aparat keamanan.

"Setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun," papar Ferdinandus.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat bakal dihentikan setelah kondisi di sana benar-benar aman. "Dibuka, pasti dibuka. Saya katakan bahwa kalau sudah damai untuk apa diblok medsos. Kalau sudah damai untuk apa aparat keamanan ribut-ribut ramai di sana," ujar Wiranto saat ditemui di acara kesenian bersama masyarakat Papua di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Ia mengatakan saat ini Papua dan Papua Barat dalam keadaan aman. Wiranto juga meminta situasi tersebut terus dijaga oleh semua elemen masyarakat di sana. Wiranto menambahkan, pemerintah hendak menunjukkan berbaurnya masyarakat Papua dengan seluruh masyarakat dari suku lain di Indonesia. Ia mengatakan tak ada pengkotak-kotakan antara masyarakat Papua dan selainnya di Indonesia. #Wiranto #Papua #Menkopolhukam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com