Gugat Blokir Internet di Papua, Tim Advokasi Kebebasan Pers Sebut Presiden Jokowi Melanggar Hukum

Kompas.com - 22/01/2020, 14:31 WIB
Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYATim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang.


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers mendalilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua Papua Barat pada Agustus 2019 lalu.

Hal itu diungkapkan tim advokasi pembela kebebasan pers sebagai penggugat dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang.

"Kami mendalilkan ini melanggar hukum, melanggar UUD. Melanggar asas pemerintahan yang baik. Hari ini sidang perdana di mana hakim membacakan pokok-pokok gugatan kami," ujar Koordinator Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers, Muhammad Isnur seusai sidang perdana di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Adapun Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers ini meliputi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nelvy Christin tersebut hanya dihadiri pihak Kemenkominfo sebagai tergugat I.

Sedangkan Jokowi sebagai tergugat II mangkir.

Isnur menyatakan, dalam gugatan itu meminta supaya pemerintah tidak mengulangi tindakan yang sama dalam memblokir dan memperlambat akses internet di Papua.

Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim dalam putusannya menyatakan apa yang dilakukan tergugat I dan tergugat II melanggar hukum.

"Kami meminta PTUN menyatakan itu perbuatan melanggar hukum, melanggar HAM, cacat secara prosedur dan substansi atau kewenangan," tegas Isnur.

Baca juga: Wiranto: Kalau Pemerintah Blokir Internet di Papua, Itu Bukan Sewenang-wenang

Isnur mengungkapkan, gugatan ini merupakan kali pertama terjadi di Indonesia. Di mana gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah digelar di PTUN.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X