Kompas.com - 22/01/2020, 14:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers mendalilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua Papua Barat pada Agustus 2019 lalu.

Hal itu diungkapkan tim advokasi pembela kebebasan pers sebagai penggugat dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020) siang.

"Kami mendalilkan ini melanggar hukum, melanggar UUD. Melanggar asas pemerintahan yang baik. Hari ini sidang perdana di mana hakim membacakan pokok-pokok gugatan kami," ujar Koordinator Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers, Muhammad Isnur seusai sidang perdana di PTUN Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Adapun Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers ini meliputi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Nelvy Christin tersebut hanya dihadiri pihak Kemenkominfo sebagai tergugat I.

Sedangkan Jokowi sebagai tergugat II mangkir.

Isnur menyatakan, dalam gugatan itu meminta supaya pemerintah tidak mengulangi tindakan yang sama dalam memblokir dan memperlambat akses internet di Papua.

Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim dalam putusannya menyatakan apa yang dilakukan tergugat I dan tergugat II melanggar hukum.

"Kami meminta PTUN menyatakan itu perbuatan melanggar hukum, melanggar HAM, cacat secara prosedur dan substansi atau kewenangan," tegas Isnur.

Baca juga: Wiranto: Kalau Pemerintah Blokir Internet di Papua, Itu Bukan Sewenang-wenang

Isnur mengungkapkan, gugatan ini merupakan kali pertama terjadi di Indonesia. Di mana gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah digelar di PTUN.

"Ini gugatan pertama di Indonesia yang menggugat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah di PTUN," kata Isnur.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melakukan pelambatan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses dilakukan dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Nasional
Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Nasional
'Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati...'

"Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati..."

Nasional
Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Nasional
MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Nasional
Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Nasional
UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

Nasional
Sebut Prabowo Tak Butuh 'Endorse' Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Sebut Prabowo Tak Butuh "Endorse" Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Nasional
UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

Nasional
Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Nasional
Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.