DPR Pertanyakan Tanggung Jawab Dewan Pengawas TVRI

Kompas.com - 21/01/2020, 06:03 WIB
Gedung TVRI Jakarta Dipasangkan Kain Hitam Bertuliskan #SaveTVRIJanganKerdilkanKami, pada Senin (20/1/2020) IstimewaGedung TVRI Jakarta Dipasangkan Kain Hitam Bertuliskan #SaveTVRIJanganKerdilkanKami, pada Senin (20/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai komponen manajemen sebuah perusahaan berpelat merah.

"Selama ini kan yang dipilih oleh komisi I dan diangkat oleh presiden itu Dewas, tapi yang diajak rapat, yang bertanggung jawab terhadap anggaran itu adalah direksi," ujar Sukamta di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sukamta menyebut, persoalan di TVRI terjadi salah satunya karena adanya permasalahan pada langkah kerja Dewas TVRI.

Sebab, selama ini manajerial yang diterapkan kerap mengabaikan peran dan tanggung jawab.

Hal itu terbukti dari peran Dewas KPK yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada direksi.

"Mestinya yang diangkat Komisi I itulah yang dimintai pertanggungjawaban, bukan seperti sekarang. Yang diangkat tidak dimintai pertanggungjawaban, yang tidak diangkat dimintai pertanggungjawaban," kata Sukamta.

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Menurut Sukamta, apa yang dilakukan Dewas menjadi preseden buruk TVRI sendiri.

Sebab, Dewas seolah-olah memotong perannya dan melemparkannya ke direksi sebagai pemintas ketika berhadapan dengan DPR.

"Kan membuat seolah-olah direksi itu bisa mem-bypass dewas, sepanjang Komisi I oke. Saya kira itu menjadi preseden yang tidak bagus karena kan ini bukan konflik yang pertama," kata Sukamta.

Ia juga mengatakan, Komisi I dalam waktu dekat akan memanggil Dewas TVRI. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan evaluasi pada elemen mana yang akan dilakukan.

"Kita lihat saja skala evaluasinya. Mudah-mudahan ke depan ada pembenahan model pengelolaan manajemennya," kata Sukamta.

Sebelumnya, Helmy Yahya yang juga dikenal sebagai presenter di televisi resmi dicopot sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI pada Kamis (16/1/2020).

Tak terima atas keputusan tersebut, Helmy Yahya pun angkat suara dengan menggelar jumpa pers di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2020).

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

Baca juga: Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRI adalah pendanaan penayangan Liga Inggris.

Poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

Akan tetapi, Helmy Yahya bersuara bahwa telah melaporkan pembiayaan tayangan Liga Inggris itu pada Dewan Pengawas TVRI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X