DPR Pertanyakan Tanggung Jawab Dewan Pengawas TVRI

Kompas.com - 21/01/2020, 06:03 WIB
Gedung TVRI Jakarta Dipasangkan Kain Hitam Bertuliskan #SaveTVRIJanganKerdilkanKami, pada Senin (20/1/2020) IstimewaGedung TVRI Jakarta Dipasangkan Kain Hitam Bertuliskan #SaveTVRIJanganKerdilkanKami, pada Senin (20/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai komponen manajemen sebuah perusahaan berpelat merah.

"Selama ini kan yang dipilih oleh komisi I dan diangkat oleh presiden itu Dewas, tapi yang diajak rapat, yang bertanggung jawab terhadap anggaran itu adalah direksi," ujar Sukamta di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sukamta menyebut, persoalan di TVRI terjadi salah satunya karena adanya permasalahan pada langkah kerja Dewas TVRI.

Sebab, selama ini manajerial yang diterapkan kerap mengabaikan peran dan tanggung jawab.

Hal itu terbukti dari peran Dewas KPK yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada direksi.

"Mestinya yang diangkat Komisi I itulah yang dimintai pertanggungjawaban, bukan seperti sekarang. Yang diangkat tidak dimintai pertanggungjawaban, yang tidak diangkat dimintai pertanggungjawaban," kata Sukamta.

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Menurut Sukamta, apa yang dilakukan Dewas menjadi preseden buruk TVRI sendiri.

Sebab, Dewas seolah-olah memotong perannya dan melemparkannya ke direksi sebagai pemintas ketika berhadapan dengan DPR.

"Kan membuat seolah-olah direksi itu bisa mem-bypass dewas, sepanjang Komisi I oke. Saya kira itu menjadi preseden yang tidak bagus karena kan ini bukan konflik yang pertama," kata Sukamta.

Ia juga mengatakan, Komisi I dalam waktu dekat akan memanggil Dewas TVRI. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan evaluasi pada elemen mana yang akan dilakukan.

"Kita lihat saja skala evaluasinya. Mudah-mudahan ke depan ada pembenahan model pengelolaan manajemennya," kata Sukamta.

Sebelumnya, Helmy Yahya yang juga dikenal sebagai presenter di televisi resmi dicopot sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI pada Kamis (16/1/2020).

Tak terima atas keputusan tersebut, Helmy Yahya pun angkat suara dengan menggelar jumpa pers di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2020).

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

Baca juga: Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRI adalah pendanaan penayangan Liga Inggris.

Poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

Akan tetapi, Helmy Yahya bersuara bahwa telah melaporkan pembiayaan tayangan Liga Inggris itu pada Dewan Pengawas TVRI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Nasional
Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Nasional
Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Nasional
Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Nasional
ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

Nasional
Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

Nasional
Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X