PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Kompas.com - 19/01/2020, 11:34 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan konvensi dalam menjaring kandidat calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Semoga dengan maraknya informasi mengenai konvensi PSI ini, masyarakat dapat antusias mengikuti tahapannya. Juga bisa memperhatikan dengan seksama materi apa yang dibawakan tiap-tiap kandidat," kata politikus PSI, Kokok Herdhianto Dirgantoro di BSD City Tangerang Selatan, Jawa Barat, Minggu (19/1/2020). 

Kokok berharap, melalui konvensi ini warga Tangsel sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejak, program yang masuk akal, dan bagaimana mencapai tujuan sesuai visi yang dibuat para caleg.

" Konvensi PSI ini membuka kesempatan yang sama untuk semua kandidat menjelaskan program-programnya. Masyarakat bisa menilai apakah programnya hanya sekadar janji di awang-awang atau sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan dan memiliki dampak nyata ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Kokok mengatakan, Kota Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki visi membangun kota yang berlandaskan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, inklusif, maju, disiplin, dan berorientasi masa depan.

"Pemkot Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki poin-poin dalam sustainable development goals serta indeks kebahagiaan untuk melengkapi poin kesejahteraan masyarakat yang sudah ada selama ini," ujar dia.

Permasalahan perkotaan yang menjadi kepeduliannya antara lain transportasi massal, air, sampah, pendidikan, kesehatan, perempuan, integrasi data, dan data mining.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Kokok juga menilai, pemimpin Tangsel perlu merealisasikan serangkaian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan wilayah. 

"Pendapatan asli daerah Tangsel untuk 2020 mencapai Rp 2 triliun dengan APBD Rp 3,9 triliun. Dengan demikian butuh kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah berikut retribusi dengan cara kreatif dan berkeadilan," kata Kokok yang pernah menjadi caleg PSI daerah pemilihan Banten III itu.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X