Jokowi Mengaku Tak Kuat jika Menggaji Putra Mahkota UEA

Kompas.com - 18/01/2020, 06:25 WIB
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed.   Seperti dikutip dari siaran pers resmi, pertemuan dilakukan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, pada Minggu (12/1/2020) waktu setempat. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed. Seperti dikutip dari siaran pers resmi, pertemuan dilakukan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, pada Minggu (12/1/2020) waktu setempat.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, para tokoh internasional yang menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru tak akan mendapat gaji dari pemerintah RI.

Seraya tertawa, Jokowi mengaku Indonesia tak akan kuat jika harus menggaji tokoh-tokoh kaya raya itu.

Jokowi mencontohkan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed yang ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah.

Baca juga: Di Abu Dhabi, Jokowi Undang Dunia Investasi di Ibu Kota Baru RI

Dia menyebutkan, kekayaan Pangeran UEA itu mencapai 1,4 triliun dollar AS.

"Enggak kuat menggaji beliau, 1,4 triliun dollar AS bayangin saja," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Hal yang sama juga berlaku bagi Bos Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang menjadi anggota Dewan Pengarah Ibu Kota.

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Meski demikian, Jokowi menyebut ada keuntungan yang bisa didapatkan ketiga tokoh tersebut dengan menjadi Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota baru Indonesia.

Menurut Jokowi, ketiga tokoh itu merasa mendapat penghargaan yang tinggi.

"Penghargaan yang tinggi. Kita negara besar loh, penghargaan untuk duduk di "Dewan Pengarah Perpindahan Ibu Kota, kerja besar dan akan menjadi sejarah," kata Jokowi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X