Istana Tegaskan Penuntasan Kasus HAM Berat Dipimpin Kemenko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Saya sudah bicara dengan Menko Polhukam supaya beliau yang menangani problem terkait dengan pelanggaran HAM tersebut," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Pernyataan Fadjroel berkaitan dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya bahwa tragedi Semanggi I dan II tahun 1999 silam bukanlah pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Peristiwa Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, Sumarsih: Kejaksaan Agung Sudah Mengerjakan Apa?

Fadjroel memastikan bahwa pemerintah tetap terus berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Fadjroel pun meminta wartawan untuk menanyakan langsung ke Menko Polhukam Mahfud MD terkait langkah teknis apa yang akan diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu.

"Jadi, nanti Pak Menko Polhukam yang akan memberi jawaban secara langsung terkait hal tersebut," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM.

Hal ini disampaikan Burhanuddin di dalam rapat kerja dengan Komisi III pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

Baca juga: Hari HAM dan Keraguan atas Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Berat...

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil dari rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Kendati demikian, Burhanuddin tak menyebutkan, kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tak termasuk pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, DPR RI periode 1999-2004 pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Namun belakangan, rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan sebaliknya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat, pernyataan Jaksa Agung terkait kasus Semanggi I dan II, tidak kredibel.

Baca juga: Ketika Jaksa Agung Sebut Peristiwa Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat...

Pasalnya, pernyataan Jaksa Agung tersebut tidak diikuti dengan proses penyidikan dan pengumpulan bukti yang cukup.

"Pernyataan itu tidak kredibel jika tanpa diikuti proses penyidikan yudisial melalui pengumpulan bukti yang cukup berdasarkan bukti awal dari penyelidikan Komnas HAM," ujar Usman kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

Usman juga menduga bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar agar Kejaksaan Agung tidak melanjutkan upaya penuntasan kasus Tragedi Semanggi I dan II.