Sidang Praperadilan, Ahli Sebut Wewenang Pimpinan KPK Sah meski Kembalikan Mandat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum administrasi yang dibawa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) W Riawan Tjandra mengatakan, pengembalian mandat pimpinan suatu lembaga tidak mengenal aturan dalam hukum administrasi.

Pendapat itu ia katakan dalam sidang praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman cs di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

"Kalau menurut saya yang namanya penerimaan mandat engga dikenal di hukum administrasi. Karena kalau pengembalian mandat itu pengembalian tugas di pimpinan yang sama," kata Riawan.

"Tapi, kalau struktur langsung enggak ada mandat, kalau saya lihat kata-kata (mandat) itu enggak bermanfaat, kalau berakhir jabatan ya pada saat keluar surat baru dan ada proses seleksi untuk mengatakan mengikatnya (berhenti)," tuturnya.

Baca juga: Status ASN Novel Baswedan Dipermasalahkan di Praperadilan, Ini Jawaban KPK

Dia menjelaskan, ucapan pengembalian mandat tetapi tidak disertai surat keputusan (SK) pengunduran diri, pengunduran diri tidak berlaku.

Maka dari itu, Riawan menilai pimpinan KPK masih tetap memiliki wewenang tugas dan fungsinya. Termasuk perintah yang ditetapkan pimpinan KPK kala itu juga tetap sah.

"Iya (tetap sah). Jadi kewenangan-kewenangan yang dilaksakanan berdasarkan peraturan perundang undangan sepanjang tidak diuji lembaga yang berwenang, maka itu tetap sah," ucapnya

Sebelumnya, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman mengajukan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan.

Nurhadi cs melawan lembaga antirasuah berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Baca juga: Praperadilan Nurhadi: KPK Sebut Tersangka Tak Berhak Mengajukan hingga Pengacara Klaim Boleh Berbohong

Adapun dalam gugatan ini terdapat tiga pemohon. Pemohon I adalah sang menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Kemudian, Pemohon II Nurhadi dan Pemohon III Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto.

Secara keseluruhan, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.