Sidang Praperadilan, Ahli Sebut Wewenang Pimpinan KPK Sah meski Kembalikan Mandat

Kompas.com - 16/01/2020, 15:51 WIB
Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020) KOMPAS.COM/SANIASidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum administrasi yang dibawa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) W Riawan Tjandra mengatakan, pengembalian mandat pimpinan suatu lembaga tidak mengenal aturan dalam hukum administrasi.

Pendapat itu ia katakan dalam sidang praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman cs di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

"Kalau menurut saya yang namanya penerimaan mandat engga dikenal di hukum administrasi. Karena kalau pengembalian mandat itu pengembalian tugas di pimpinan yang sama," kata Riawan.

"Tapi, kalau struktur langsung enggak ada mandat, kalau saya lihat kata-kata (mandat) itu enggak bermanfaat, kalau berakhir jabatan ya pada saat keluar surat baru dan ada proses seleksi untuk mengatakan mengikatnya (berhenti)," tuturnya.

Baca juga: Status ASN Novel Baswedan Dipermasalahkan di Praperadilan, Ini Jawaban KPK

Dia menjelaskan, ucapan pengembalian mandat tetapi tidak disertai surat keputusan (SK) pengunduran diri, pengunduran diri tidak berlaku.

Maka dari itu, Riawan menilai pimpinan KPK masih tetap memiliki wewenang tugas dan fungsinya. Termasuk perintah yang ditetapkan pimpinan KPK kala itu juga tetap sah.

"Iya (tetap sah). Jadi kewenangan-kewenangan yang dilaksakanan berdasarkan peraturan perundang undangan sepanjang tidak diuji lembaga yang berwenang, maka itu tetap sah," ucapnya

Sebelumnya, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman mengajukan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan.

Nurhadi cs melawan lembaga antirasuah berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Baca juga: Praperadilan Nurhadi: KPK Sebut Tersangka Tak Berhak Mengajukan hingga Pengacara Klaim Boleh Berbohong

Adapun dalam gugatan ini terdapat tiga pemohon. Pemohon I adalah sang menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Kemudian, Pemohon II Nurhadi dan Pemohon III Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto.

Secara keseluruhan, Nurhadi diduga melalui Rezky telah menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Nasional
Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Nasional
Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Nasional
Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X