Jumlah Partai Politik di Parlemen Dinilai Perlu Dibatasi

Kompas.com - 16/01/2020, 10:18 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai memang jumlah partai di parlemen harus dibatasi.

Menurutnya pembatasan itu perlu agar tidak terlalu banyak partai yang menimbulkan kegaduhan politik.

"Banyaknya partai politik perlu dikurangi, perlu disederhanakan, agar tidak terlalu banyak partai yang sering kali menimbulkan kegaduhan di parlemen," ujar Ujang saat dihubungi kompas.com, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, lanjut Ujang, terlalu banyak partai di parlemen cenderung menyebabkan adanya proses bagi-bagi kekuasaan.

Baca juga: Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dinilai Wajar Partai Besar, tapi Partai Menengah Nilai Kurang Ajar

Maka dari itu, dia menilai jumlah partai di parlemen perlu dibatasi.

"Banyak partai juga sering terjadi bagi-bagi jabatan dan kekuasaan," imbuhnya.

Terkait usulan penaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen Ujang pun setuju.

Alasannya karena lima persen adalah aturan yang ideal dan rasional.

Walaupun, lanjut Ujang, dengan ambang batas parlemen empat persen seperti sekarang ini ada juga partai yang tidak berhasil lolos ke Senayan.

"Idealnya lima persen. Namun dengan empat persen saja Hanura dan partai-partai baru sulit menembus angka empat persen tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Sikap Partai Politik Tanggapi Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen...

Ujang menyebut, usul kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen dinilai wajar oleh partai-partai besar.

Namun, kata dia, kenaikan ambang batas itu justru akan dinilai kurang ajar bagi partai menengah ke bawah di Indonesia.

Usul kenaikan ambang batas parlemen ini dilontarkan oleh PDI Perjuangan usai menggelar Rakernas beberapa waktu lalu.

"Bagi partai-partai besar seperti PDI-P, Gerindra, Golkar, dan NasDem kenaikan ambang batas lima persen akan dinilai wajar. Tapi bagi partai menengah ke bawah kenaikan tersebut bisa dianggap kurang ajar," kata Ujang saat dihubungi kompas.com, Kamis (16/1/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X