Usai Sidak, Ombudsman Pantau Janji Perbaikan Instansi Penyedia Layanan Publik

Kompas.com - 15/01/2020, 09:53 WIB
Konferensi pers Ombudsman terkait hasil sidak saat libur natal dan tahun baru, Selasa (14/1/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Ombudsman terkait hasil sidak saat libur natal dan tahun baru, Selasa (14/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala memastikan pihaknya akan memantau pelaksanaan janji perbaikan sejumlah instansi penyedia layanan publik yang sudah diinspeksi mendadak saat liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Adrianus mengatakan, saat itu Ombudsman melakukan sidak di 21 tempat pelayanan publik, seperti rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan (lapas).

Ombudsman juga telah menyampaikan laporan hasil sidak tersebut ke instansi bersangkutan.

"Kami akan mengulanginya lagi pada momen yang lain. Kami akan coba dan jajal, benarkah yang mereka janjikan tercapai? Dengan demikian ada kontribusinya dengan metode ini (sidak) meski tidak langsung memecahkan masalah," kata Adrianus di Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Sidak 4 Lapas, Ombudsman Temukan Ruang Tahanan Overload hingga Fasum Minim

Ombudsman, lanjut dia, akan mempertimbangkan untuk terus mengunjungi objek sidak lama, ketimbang fokus melakukan sidak di tempat baru.

"Mungkin ke depan kami tidak kunjungi obyek baru, tapi obyek lama kami kunjungi. Kami jajal apakah betul janjinya (dilaksanakan)?" ujar dia.

Menurut Adrianus, metode sidak seperti ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana konsistensi perbaikan pelayanan publik.

Ia mencontohkan salah satu unit pelayanan pemadam kebakaran di Depok yang disidak tahun 2016 lalu. Unit tersebut sempat tidak memiliki fasilitas yang memadai.

Baca juga: Disidak Ombudsman, Sejumlah Instansi Penyedia Layanan Publik Janjikan Perbaikan

"Itu mereka kerja tanpa sirene tanpa alarm tanpa telepon, tanpa lampu, ini kantor aneh gitu. Kami datangi lagi kemudian waktu, sudah ada lampu, ada sirene alarm, telepon, yang belom ada itu radio CB-nya," ujar dia.

"Jadi ketika mereka lakukan pemanggilan di UPT-UPT seputar Depok mereka enggak menyahut. Indikasi line of command-nya tidak dihargai. Itu kelemahan yang nyatanya perlu dibenahi," kata Adrianus.

Menurut dia, dalam mendorong kualitas pelayanan publik, Ombudsman memiliki tiga pendekatan, yaitu, penerimaan laporan keluhan masyarakat, menyusun survei atau kajian dan sidak.

"Semua metode memiliki kelemahan. Tapi kalau bersama-sama, diharapkan makin sempurna cara pandang satu objek dengan yang lainnya. Misal lapas, kami adakan kajian, survei dan sidak. Sidak kan untuk memastikan objek memiliki kesiagaan kapan pun dan apa pun," tuturnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X