Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Keluarga Inti Presiden Harusnya Jaga Jarak dari Politik Praktis

Kompas.com - 15/01/2020, 08:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, keluarga inti Presiden seharusnya menjaga jarak dari politik praktis.

Hal tersebut berkaitan dengan majunya keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 ini.

Mulai dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, menantunya Bobby Afif Nasution, adik iparnya Wahyu Purwanto, hingga paman menantunya Doli Sinomba Siregar.

"Sebagai Presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik praktis," ujar Pangi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Dari Gibran hingga Doli, 4 Keluarga Jokowi yang Berniat Maju di Pilkada 2020

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu juga untuk menghindari pemanfaatan adanya pengaruh Presiden (coat-tail effect) untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang mereka ikuti.

Meski tak ada aturan hukum soal larangan keluarga Presiden terlibat politik praktis, kata dia, akan tetapi hal ini tersandera dengan etika dan kepatutan.

"Semestinya harus dipertimbangkan matang, jangan terkesan seperti fenomena 'politik aji mumpung', kebetulan Bapak lagi jadi Presiden," kata dia.

Baca juga: Langkah Bobby Nasution Menuju Pilkada Medan 2020...

Terlibatnya keluarga inti Presiden Jokowi juga dinilai menjadi varian politik baru dalam dinasti di Indonesia.

Pasalnya, Presiden yang bersangkutan masih menjabat.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020.

Kemudian Bobby Afif Nasution akan mencalonkan menjadi Wali Kota Medan, Wahyu Purwanto akan mencalonkan diri menjadi Bupati Gunungkidul, serta Doli Sinomba Siregar yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com