Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggusuran Tamansari dan Dugaan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 15/01/2020, 07:08 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga korban penggusuran di RW 11 Tamansari masih belum menyerah.

Mereka terus berjuang menemukan keadilan atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan aparat Kepolisian dan Satpol PP saat bertugas menggusur rumah di RW 11 Tamansari 12 Desember 2019 lalu.

Kala itu, eksekusi penggusuran rumah berlangsung ricuh.

Aparat diduga melakukan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) pada warga saat melakukan penggusuran.

Baca juga: LBH Bandung Laporkan Kasus Penggusuran Tamansari ke Komnas Perempuan

Asisten Pembelaan Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Riekfi Zulfikar mengatakan, ada 37 korban kekerasan saat penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).

Korban tersebut terdiri dari warga setempat dan relawan solidaritas penggusuran RW 11, Tamansari.

"Yang kami catat sebetulnya ada mengalami luka-luka itu 37 orang dari warga dan relawan solidaritas," kata Zulfikar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakata, Selasa (14/1/2020).

Zulfikar menjelaskan, dalam proses penggusuran Tamansari yang dilakukan aparat Kepolisian dan Satpol PP banyak potensi pelanggaran HAM.

aca juga: LBH Bandung Sebut Ada 37 Korban Luka saat Penggusuran di Tamansari

Sehingga menimbulkan korban luka-luka.

"Penggusuran yang dilakukan aparat gabungan, di antaranya Satpol PP, Kepolisian, dan TNI memang pada saat kejadian telah terjadi banyak yang bisa kita bilang adalah potensi-potensi pelanggaran HAM," ungkapnya.

Mengatasi dugaan pelanggaran HAM ini, korban bersama LBH Bandung mengadu pada Komnas HAM.

Ada Pelanggaran HAM

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyebut adanya pelanggaran HAM saat terjadi penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat.

Hal itu, dikatakan setelah bertemu dengan LBH dan korban kekerasan penggusuran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com