Bertemu Dubes Negara Uni Eropa, Yasonna Minta WNI Bebas Visa Schengen

Kompas.com - 14/01/2020, 19:33 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly turut membahas visa Schengen dalam pertemuan dengan 20 duta besar negara-negara Eropa di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (14/1/2020) siang.

Lewat pertemuan itu, Yasonna meminta negara-negara Eropa memberikan kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Eropa, terutama yang masuk area Schengen.

Baca juga: 37 Negara Bebas Visa untuk WNI, Jepang dan Jeju Island Termasuk

"Kita juga meminta reciprocity-nya (timbal balik) supaya mereka untuk pertimbangkan memberikan bebas visa Schengen ke kita," kata Yasonna usai pertemuan tersebut.

Yasonna meminta timbal balik dari negara-negara Uni Eropa karena selama ini Indonesia memberikan kebijakan bebas visa kepada warga negara Eropa.

"Saya juga menyampaikan tentang kerja sama di bidang imigrasi, kita meminta, karena kita sudah memberikan bebas visa kunjungan untuk turisme dan bisnis," kata Yasonna.

Baca juga: Bertemu Presiden Armenia, Jokowi Minta Bebas Visa

Adapun visa Schengen adalah visa yang mesti dimiliki untuk bisa menjelajahi 26 negara Eropa yang tergabung dalam kawasan Schengen.

Sejumlah negara yang masuk dalam kawasan Schengen antara lain Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X