Kejaksaan Agung Siap Dampingi Jokowi Bila Digugat Uni Eropa

Kompas.com - 13/12/2019, 22:31 WIB

Devina Halim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Devina Halim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara menyatakan siap untuk mendampingi pemerintah apabila digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sebelumnya, Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

"Kalau ada (gugatannya), kejaksaan akan mendampingi kepentingan pemerintah," ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

Kendati demikian, Feri mengatakan bahwa gugatan tersebut belum dilayangkan Uni Eropa hingga saat ini.

Kejagung mengaku akan mengecek apakah gugatan sudah terdaftar di WTO maupun di United Nation Commision on International Trade Law (Uncitral).

"Terkait masalah kebijakan nikel kan, itu gugatannya masih belum ada, kami baru mau cek ke WTO sama Uncitral nanti," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menghadapi gugatan atau protes dari negara lain sepanjang untuk kepentingan nasional.

“Untuk kepentingan nasional kita, apa pun yang diprotes negara lain akan kita hadapi. Enggak perlu ragu. Digugat Eropa, ya hadapi, siapkan lawyer terbaik sehingga bisa memenangkan gugatan itu," ucap dia di Karawang, Kamis (12/12/2019).

"Jangan digugat kita keok karena tak serius, hadirkan lawyer yang terbaik yang kita punya,” kata Jokowi.

Kompas TV Pemerintah berkomitmen dan memulai rencana besar untuk menjadi pemain global dalam pengadaan mobil listrik di Indonesia. Oleh sebab itu sebelum jauh-jauh untuk investasi kendaraan listrik maka pemerintah harus menyiapkan sumber daya penggeraknya yakni baterai. Presiden Joko Widodo dalam <em>keynote speech</em> di Kompas 100 CEO forum memaparkan strategi negara untuk menguasai produksi mobil listrik. Dimulai dari pelarngan ekspor material mentah dan harus diubah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan dalam waktu 2-3 tahun turunan nikel bisa diubah menjadi baterai lithium sebagai modal industri mobil elektrik. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan menteri untuk bertemu beberapa produsen mobil listrik di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. #PresidenJokoWidodo #MobilListrik #Kompas100CEOForum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.