Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/12/2019, 22:31 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara menyatakan siap untuk mendampingi pemerintah apabila digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sebelumnya, Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

"Kalau ada (gugatannya), kejaksaan akan mendampingi kepentingan pemerintah," ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Soal Gugatan Uni Eropa, Presiden Jokowi Tidak Perlu Takut...

Kendati demikian, Feri mengatakan bahwa gugatan tersebut belum dilayangkan Uni Eropa hingga saat ini.

Kejagung mengaku akan mengecek apakah gugatan sudah terdaftar di WTO maupun di United Nation Commision on International Trade Law (Uncitral).

"Terkait masalah kebijakan nikel kan, itu gugatannya masih belum ada, kami baru mau cek ke WTO sama Uncitral nanti," katanya.

Baca juga: Seberapa Penting Nikel dari Indonesia hingga Pelarangan Ekspornya Digugat Uni Eropa?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menghadapi gugatan atau protes dari negara lain sepanjang untuk kepentingan nasional.

“Untuk kepentingan nasional kita, apa pun yang diprotes negara lain akan kita hadapi. Enggak perlu ragu. Digugat Eropa, ya hadapi, siapkan lawyer terbaik sehingga bisa memenangkan gugatan itu," ucap dia di Karawang, Kamis (12/12/2019).

"Jangan digugat kita keok karena tak serius, hadirkan lawyer yang terbaik yang kita punya,” kata Jokowi.

Kompas TV Pemerintah berkomitmen dan memulai rencana besar untuk menjadi pemain global dalam pengadaan mobil listrik di Indonesia. Oleh sebab itu sebelum jauh-jauh untuk investasi kendaraan listrik maka pemerintah harus menyiapkan sumber daya penggeraknya yakni baterai. Presiden Joko Widodo dalam <em>keynote speech</em> di Kompas 100 CEO forum memaparkan strategi negara untuk menguasai produksi mobil listrik. Dimulai dari pelarngan ekspor material mentah dan harus diubah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan dalam waktu 2-3 tahun turunan nikel bisa diubah menjadi baterai lithium sebagai modal industri mobil elektrik. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan menteri untuk bertemu beberapa produsen mobil listrik di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. #PresidenJokoWidodo #MobilListrik #Kompas100CEOForum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com