PAN Tolak Usulan PDI-P Terkait Sistem Pemilu Proposional Tertutup

Kompas.com - 14/01/2020, 18:47 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh partaonan Daulay menolak usulan PDI Perjuangan (PDI-P) terkait sistem proporsional tertutup dalam Pemilu.

Sebab, kata dia, sistem tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui calon-calon yang dipilih di daerah pemilihan secara detail.

"Sistem proporsional tertutup dinilai kurang baik, sebab masyarakat hanya memilih partai politik yang bertarung. Masyarakat tidak mengetahui secara detail calon-calon yang akan dipilih. Semua diserahkan ke partai politiknya," kata Saleh ketika dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Sistem Pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya

Saleh berpendapat, melalui sistem proporsional terbuka, masyarakat dapat menilai calon legislatif di daerah pemilihannya, sehingga lebih selektif dalam menentukan pilihan.

"Kalau proporsional terbuka, masyarakat semua dapat menilai. Karena yang ikut memilih banyak, maka seleksi terhadap calon-calon itu pun akan semakin baik. Ada seleksi alam yang dengan sendirinya terjadi," ujarnya.

Saleh juga tak setuju usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari 4 menjadi 5 persen. Menurut Saleh, usulan tersebut diarahkan untuk keuntungan politik sesaat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Saleh, apabila wacana menaikan ambang batas parlemen dipaksakan, Indonesia akan kembali ke era orde baru. Ketika itu, hanya tiga partai yang bertarung dalam Pemilu.

Oleh karenanya, ia mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan.

"Dengan pemikiran itu, ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan, atau bahkan dihapuskan. Sehingga, partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari 9 rekomendasi yang dihasilkan di Rapat Kerja Nasional (Rakerna), PDI-P mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-Undang Pemilu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Nasional
Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Nasional
Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Nasional
Hari Santri, Wapres Harap Pesantren Terus Cetak Ulama yang Ikuti Perkembangan Zaman

Hari Santri, Wapres Harap Pesantren Terus Cetak Ulama yang Ikuti Perkembangan Zaman

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.