Waketum Demokrat: Berat bagi Parpol untuk Penuhi "Parliamentary Threshold" 5 Persen

Kompas.com - 14/01/2020, 17:11 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya belum membahas terkait usulan PDI Perjuangan untuk menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen.

Namun, secara pribadi, Syarief mengatakan, ambang batas parlemen 4 persen sudah cukup baik.

"Karena memang kita kan intinya itu sebenarnya pada posisi 4 persen ini sudah bagus, dan menggugurkan 1 partai kemarin kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).


Baca juga: PDI-P Sebut Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen untuk Sederhanakan Jumlah Partai

Syarief memahami usulan kenaikan ambang batas parlemen bertujuan untuk membuat iklim demokrasi menjadi berkualitas.

Namun, kenaikan ambang batas parlemen itu akan terasa berat bagi beberapa partai politik.

"Tetapi sebenarnya berat juga bagi partai yang lain untuk mencapai lima persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, partainya belum membahas Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Menurut dia, Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya menimbulkan sejumlah persoalan.

Untuk itu, ia mengusulkan, Pemilu dilakukan dengan sistem proporsional semi tertutup.

"Yang lebih bagus gabungan, antara terbuka dan tertutup. Mungkin sekian kursi, sekian persen itu adalah hak partai, tetapi sisanya terbuka," pungkasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X