Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunjuk Rasa Minta Penghargaan Kota Peduli HAM untuk Bandung Dicabut

Kompas.com - 14/01/2020, 15:49 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga sekaligus simpatisan korban penggusuran Tamansari, RW 11, Bandung, Jawa Barat meminta Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi rekomendasi pada Kementerian Hukum dan HAM mencabut penghargaan Kota Peduli HAM untuk Kota Bandung.

Permintaan itu dilontarkan melalui koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya, di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

"Salah satunya itu, permintaanya itu. Komnas HAM juga rekomendasikan kepada KemenkumHAM untuk cabut penghargaan Kota Peduli HAM," ujar dia.

Baca juga: Warga Tamansari Minta Komnas HAM Lakukan Investigasi Pasca-Penggusuran

Feru menilai, setelah kasus penggusuran Tamansari RW 11, Bandung tidak layak untuk menerima penghargaan tersebut.

Dia juga ingin Komnas HAM mengambil sikap terhadap dugaan aksi pelanggaran HAM di kasus Tamansari.

"Kami pengennya kan ada sikap dari Komnas HAM-nya soal gimana mereka tentukan sikap terhadap proyek rumah derek yang pada akhirnya melanggara ham di Kota Bandung yang sempat dapat pengharagaan sebagai kota peduli HAM," ucap dia.

Baca juga: Komnas HAM Minta Polri Hentikan Kasus Sudarto soal Unggahan Larangan Natal

Sebelumnya, Feru bersama 20 orang lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komnas HAM, Selasa (14/1/2020).

Dalam aksi tersebut, Feru mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM di kasus penggusuran rumah di Tamansari RW 11.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com