Kompas.com - 14/01/2020, 09:14 WIB
Presiden Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA Mohamed bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, pada Minggu (12/2/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA Mohamed bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, pada Minggu (12/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkap Presiden.

Baca juga: Di Abu Dhabi, Jokowi Undang Dunia Investasi di Ibu Kota Baru RI

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara itu hanya diisi oleh PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Contek Masdar City di UEA

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan ibu kota baru, lanjut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

 

Baca juga: Alasan Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Jakarta yang menjadi Ibu Kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Namun, Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Presiden.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.