Upaya Jokowi Undang Investor Dunia ke Ibu Kota Baru

Tak hanya dari dalam negeri, Presiden juga berupaya untuk mengundang investor top dunia untuk turut berkontribusi membangun ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

Upaya itu ditunjukkan Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (13/1/2020) kemarin.

Saat bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed, Presiden turut membahas mengenai peluang UEA untuk ikut menanamkan investasi di mega proyek ibu kota baru.

Dewan Pengarah

Bahkan menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Jokowi menawarkan kepada Mohamed Bin Zayed untuk menjadi dewan pengarah pembangunan Ibu Kota baru RI.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain," ujar Luhut dalam kunjungan kerjanya mendampingi Presiden di Abu Dhabi.

"Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," sambung politisi senior Partai Golkar itu.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, permintaan Presiden agar Mohamed menjadi dewan pengarah tersebut dilakukan sebagai upaya melibatkan semua pihak di dalam maupun luar negeri dalam membangun ibu kota baru.

"Presiden mencoba melibatkan semua pihak secara internasional di dalam upaya untuk membangun ibu kota baru. Karena Presiden ingin ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia," kata Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan di riset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," sambung Fadjroel.

Menurut Fadjroel, tawaran dari Presiden itu mendapat respons positif dari Mohamed.

Fadjroel menyebut, ke depannya kemungkinan akan banyak lagi tokoh dunia dari berbagai negara yang juga diajak untuk menjadi dewan pengarah ibu kota baru RI.

Apalagi, banyak negara telah menyatakan terarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru, seperti Jepang dan Korea Selatan.

"Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan di riset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," ucap Fadjroel.

Undang investor dunia

Setelah pertemuan dengan Putra Mahkota, Presiden Jokowi menjadi pembicara kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW).

Kesempatan itu kembali digunakan Jokowi untuk mempromosikan rencana pembangunan ibu kota baru kepada dunia.

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Jokowi.

Ibu Kota Negara baru, menurut Presiden, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir dan disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkap Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara itu hanya diisi oleh PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan ibu kota baru, lanjut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

Jakarta yang menjadi Ibu Kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Namun, Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Presiden.