Menteri PUPR: Anies Sepakat, Normalisasi atau Naturalisasi Butuh Pelebaran Sungai

Kompas.com - 08/01/2020, 21:40 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  pada acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan T.A 2019 pada Entitas di Lingkungan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) IV, di Auditorium BPK, Senin (6/1/2020).
Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan T.A 2019 pada Entitas di Lingkungan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) IV, di Auditorium BPK, Senin (6/1/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut. Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki usai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Basuki pun mengaku akan turun bersama Anies memantau kondisi lapangan sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.

Baca juga: Diminta Jokowi Normalisasi Sungai, Anies: Kita Sama-sama supaya Komprehensif

Menurut dia, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebut selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi saja.

Bahkan, kata Basuki, Anies mengakui jika tikungan sungai tak dibeton, maka air akan meluap.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujarnya.

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Menurut dia, Jokowi juga meminta agar diatur kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta siapa yang mengerjakan program tersebut.

Pasalnya, kata Basuki, selama ini pengerjaan dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukannya.

"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara Pemprov," ujarnya.

Selain di Jakarta, Basuki menyebut normalisasi sungai juga akan dilakukan di Bekasi. Menurut dia, sungai Bekasi belum ditangani secara sistematis sejak dulu.

"Mulai tahun ini akan ditangani secara sistem. Mudah-mudahan dua sampai tiga tahun ada perkembangan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Anies Izinkan Sampah Banjir Bekasi Dibuang ke TPST Bantargebang

Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan normalisasi seluruh sungai yang ada di Ibu Kota.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil Anies Baswedan dan sejumlah kepala daerah lain yang wilayahnya terdampak banjir, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020) sore.

"Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai, yang ada di Jakarta," ucap Jokowi.

Sementara, Anies menyebut normalisasi dan naturalisasi adalah program Kementerian PUPR. Ia juga menyebut hal itu merupakan program jangka panjang. Saat ini Pemprov DKI masih fokus pada penanganan korban yang terdampak bencana banjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X