Pulang dari Natuna, Jokowi Gelar Ratas Bahas Penanganan Banjir

Kompas.com - 08/01/2020, 16:30 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1). Antara Kepri/ChermanPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepulangnya dari kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) sore, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden memanggil sejumlah kepala daerah di wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir.

Pengamatan Kompas.com pukul 16.00 WIB, tiga gubernur di tiga wilayah sudah hadir.

Baca juga: Salah Kostum Saat Kunjungi Korban Banjir, Dita Soedarjo Minta Maaf

Mereka yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu, hadir juga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Diketahui, wilayah Lebak dan Bekasi juga dilanda banjir cukup parah.

Pertemuan antara Jokowi dan para kepala daerah berlangsung tertutup.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada awal tahun 2020 ini harus dihadapi bersama.

Ia menilai, tidak tepat apabila bencana itu menjadi tanggung jawab satu pihak saja.
Oleh karena itu lah Presiden mengundang para kepala daerah yang wilayahnya dilanda banjir untuk menemukan solusi.

Baca juga: Istana: Bencana Banjir Harus Dihadapi Bersama, Tak Perlu Salahkan Siapa Pun

"Ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak bisa parsial, penanganan itu harus secara bersama-sama. Dan dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masing ditonjolkan, penangannya harus sama-sama," kata dia.

"Enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah, ini adalah hal yang harus kita hadapi secara bersama-sama," sambung politisi PDI-P ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X