Megawati Sebut Indonesia Tak Punya Sistem Peringatan Dini Bencana yang Layak

Kompas.com - 07/01/2020, 10:57 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang layak.

Hal itu disampaikan Megawati dalam menanggapi masih banyaknya korban jiwa yang jatuh saat terjadi bencana.

Ia lantas bercerita tentang salah satu pengalamannya saat diguncang gempa di Jepang. Ketika itu, ia dan keluarga yang mendampingi sudah hendak lari ke luar dari sebuah restoran tempat mereka makan.

Namun hal itu justru dilarang oleh warga Jepang yang menemani mereka.

"Teman saya yang orang Jepang bilang tidak usah lari. Nanti diberitahu kapan kita mesti lari. Jadi ada alarm," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

"Kalau alarm bunyi artinya mesti waspada. Alarm kedua kita harus keluar. Jadi begitu. Itu masih berjalan terus cara memberikan warning. Jadi early warning sistem-nya bagus. Dibandingkan kita, aduh, bukan lemah, tapi tidak ada," lanjut Megawati.

Baca juga: Belum Ada Early Warning System Sebabkan Bekasi Terdampak Banjir Paling Parah

Ia berharap Indonesia bisa meniru cara pemerintah serta warga Jepang dalam menghadapi bencana.

Sebab seperti di Jepang, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, hingga gempa bumi. Bedanya, menurut Megawati, tingkat kewaspadaan warga Jepang sudah tinggi.

Ia menambahkan, cara untuk meningkatkan kewaspadaan bencana harus dipikirkan.

Megawati mengatakan, saat ini sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keberadaan lembaga tersebut bisa dioptimalkan untuk meramal cuaca sehingga pemerintah bisa menyiapkan evakuasi dini dari bencana hidrologi yang akan datang.

"Sekarang sudah ada (lembaganya), kenapa rakyat tidak diedukasi, disosialisasi?" lanjut Megawati.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Tanaman Vertiver Mampu Atasi Longsor, Apa Itu?

Diberitakan sebelumnya, banjir dan longor terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring tingginya curah hujan. Banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X