Megawati Sebut Indonesia Tak Punya Sistem Peringatan Dini Bencana yang Layak

Kompas.com - 07/01/2020, 10:57 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang layak.

Hal itu disampaikan Megawati dalam menanggapi masih banyaknya korban jiwa yang jatuh saat terjadi bencana.

Ia lantas bercerita tentang salah satu pengalamannya saat diguncang gempa di Jepang. Ketika itu, ia dan keluarga yang mendampingi sudah hendak lari ke luar dari sebuah restoran tempat mereka makan.

Namun hal itu justru dilarang oleh warga Jepang yang menemani mereka.

"Teman saya yang orang Jepang bilang tidak usah lari. Nanti diberitahu kapan kita mesti lari. Jadi ada alarm," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

"Kalau alarm bunyi artinya mesti waspada. Alarm kedua kita harus keluar. Jadi begitu. Itu masih berjalan terus cara memberikan warning. Jadi early warning sistem-nya bagus. Dibandingkan kita, aduh, bukan lemah, tapi tidak ada," lanjut Megawati.

Baca juga: Belum Ada Early Warning System Sebabkan Bekasi Terdampak Banjir Paling Parah

Ia berharap Indonesia bisa meniru cara pemerintah serta warga Jepang dalam menghadapi bencana.

Sebab seperti di Jepang, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, hingga gempa bumi. Bedanya, menurut Megawati, tingkat kewaspadaan warga Jepang sudah tinggi.

Ia menambahkan, cara untuk meningkatkan kewaspadaan bencana harus dipikirkan.

Megawati mengatakan, saat ini sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keberadaan lembaga tersebut bisa dioptimalkan untuk meramal cuaca sehingga pemerintah bisa menyiapkan evakuasi dini dari bencana hidrologi yang akan datang.

"Sekarang sudah ada (lembaganya), kenapa rakyat tidak diedukasi, disosialisasi?" lanjut Megawati.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Tanaman Vertiver Mampu Atasi Longsor, Apa Itu?

Diberitakan sebelumnya, banjir dan longor terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring tingginya curah hujan. Banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Nasional
Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X