Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,2 Persen dalam 5 Tahun,

Kompas.com - 06/01/2020, 18:37 WIB
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 sampai 6,2 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Perpres pada 20 Januari.

"Kami memahami keadaan dunia internasional saat ini, tetapi kami tentu harus tetap optimistis dan kami mengambil di angka di antara 5,6-6,2 persen. Rata-rata ini ya, selama 5 tahun ke depan," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Suharso menyatakan, untuk tahun ini pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Diprediksi Sebesar 6 Persen pada 2020

Ia berharap angka tersebut meningkat setiap tahunnya dan mencapai sekitar 6 persen pada 2024 nanti.

Disaat yang bersamaan, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun dari yang sekarang 9,41 persen menjadi 7 persen.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka bisa turun sampai 4,3 persen dari saat ini 5,28 persen.

Selain itu, angka gini rasio ditargetkan turun dari 0,382 menjadi 0,374. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca dari 22,5 persen menjadi 27,3 persen dalam rentang lima tahun.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54.

"Rancangan ini disusun sedemikian rupa dengan memasukkan seluruh janji-janji presiden yang hampir 392 visi dan misi presiden, dan tentu sesuai arahan Presiden dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu," ujar Suharso.

Plt Ketua Umum PPP itu juga menjabarkan, ada tujuh agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X