Anggota Komisi I: DPR Beri Waktu ke Pemerintah untuk Sepakat soal Polemik Natuna

Kompas.com - 05/01/2020, 18:11 WIB
Christina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariChristina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat? di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta pemerintah untuk menunjukkan penguasaan terhadap perairan Natuna di Kepulauan Riau, menyusul klaim sepihak yang dilakukan Pemerintah China.

Apalagi, di internal pemerintah belum menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal itu terlihat dari masih berbedanya pandangan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Kita berikan waktu pemerintah untuk menyamakan persepsinya. Di waktu yang sama, tingkatkan kehadiran untuk menunjukkan penguasaan efektif, baik melalui patroli maupun mendorong banyak nelayan untuk melaut," ujar Christina kepada Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: China Dinilai Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru Indonesia soal Natuna

Menlu Retno Marsudi sebelumnya dengan tegas menolak klaim China atas perairan Natuna, tetapi Luhut Pandjaitan meminta hal tersebut tidak diributkan.

Sementara, Prabowo meminta semua pihak untuk menyikapinya dengan santai karena menilai Indonesia dan China bersahabat. Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

Menurut Christina, setiap kementerian pasti memiliki kepentingan masing-masing dalam menyikapi persoalan ini.

Kendati demikian, Christina lebih sependapat dan mendukung keputusan Retno Marsudi yang menolak dengan tegas klaim China atas Natuna.

"Pastinya setiap kementerian punya concern-nya masing-masing. Khusus untuk masalah ini, saya sepakat dengan Menteri Luar Negeri," kata dia.

Baca juga: Kapal Ikan China Masuk Natuna, Pemerintah Utamakan Peningkatan Patroli

Kendati demikian, anggota dewan dari Partai Golkar ini meyakini bahwa beberapa perbedaan perspektif di antara pemerintah itu akan mengerucut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X