Kapal China Bisa Bebas di Perairan Natuna

Kompas.com - 05/01/2020, 16:07 WIB
Kawasan perairan Natuna Geoseismic-seasiaKawasan perairan Natuna

Pada titik inilah sebenarnya yang menjadi salah satu kunci dari penyebab permasalahan yang tengah kita hadapi sekarang. Patroli di lapangan seperti yang diutarakan oleh pihak Kemenlu dapat dipastikan adalah paket patroli terpadu, termasuk patroli udara di wilayah perbatasan yang kritis (kritis dalam arti mudah menyulut sengketa perbatasan seperti di kawasan Natuna).

Di sini pulalah kelihatannya baru kemudian dirasakan tentang arti penting hubungan patroli perbatasan dengan kegiatan diplomasi.

Kesimpulan cerdas dari pihak Kemenlu dapat diduga adalah hasil dari sebuah analisis mendalam tentang teori bahwa sebuah wilayah yang “jarang” diawasi, jarang dipatroli, dipastikan akan menjadi sebuah wilayah yang statusnya menjadi wilayah yang “tidak bertuan”. Wilayah tidak bertuan sama saja dengan wilayah bebas bagi siapa saja untuk dapat bergiat di situ.

Dalam konteks menjaga wilayah kedaulatan NKRI, sebenarnya sudah sejak lama sekali Angkatan Udara bersama Angkatan Laut memiliki paket operasi, yang dulu dikenal sebagai Operasi Nusantara 1 dan Nusantara 2 dalam menjaga seluruh wilayah perbatasan NKRI.

Dengan segala keterbatasan dan kendala yang dimiliki, operasi pengawasan perbatasan ini berjalan dengan baik, bahkan dalam 5-10 tahun belakangan sudah pula ditingkatkan kualitas patroli dengan prosedur kerja sama terpadu dan beberapa modernisasi peralatan pengintaian dan pengawasan yang digunakan.

Kembali pada bebasnya kapal China di perairan Natuna, maka sudah sejak lama pula bahwa pengawasan di kawasan tersebut, terutama dalam pelaksanaan operasi udara, mengalami hambatan yang sangat prinsip sifatnya. Sebabnya adalah wilayah udara kedaulatan NKRI di kawasan tersebut otoritas pengelolaannya tidak berada dalam otoritas penerbangan nasional Pemerintah Republik Indonesia.

Kondisi yang sudah sejak lama pula disikapi sebagai hal yang tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara sehingga tidak pernah menjadi perhatian, apalagi menjadi prioritas untuk diambil alih.

Lebih jauh lagi tidak pernah pula dilihat sebagai sesuatu yang penting hubungannya dengan kegiatan berdiplomasi. Akibatnya adalah logis saja operasi udara di kawasan tersebut memang tidak dapat dilakukan dengan optimal.

Pada era kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka pengawasan dan pengamatan melalui udara menjadi sangat penting, apakah itu bertujuan untuk menjaga dan atau bertujuan untuk melanggar. Sebuah wilayah atau kawasan yang tidak terjaga dengan baik akan menjadi sebuah kawasan yang sekali lagi terkesan “tidak bertuan” dan selanjutnya menjadi kawasan yang “bebas”.

Dengan demikian, bebasnya kapal-kapal China di kawasan tersebut bisa saja dianggap sebagai pergerakan di wilayah yang “tidak bertuan”. Kesimpulannya (mudah-mudahan hanya untuk sementara) adalah China memang bisa bebas di perairan Kepulauan Natuna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X