Tanda Tangani PSO Lebih Awal, Menhub Harapkan Eksekusi Sejak Awal 2020

Subsidi tersebut akan dialokasikan untuk kereta api antar kota yang terdiri dari KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, dan KA Lebaran, kemudian kereta api perkotaan yang terdiri dari KA Jarak Dekat/Lokal, Kereta Rel Diesel (KRD), dan Kereta Rel Listrik (KRL).

“Di sisi lain yang jumlahnya cukup banyak untuk kereta api ada Rp 2,6 triliun itu subsidi untuk kereta jarak jauh, jarak sedang, kereta lebaran, kereta ekonomi jarak dekat dan yang paling populer adalah KRL Jabodetabek yang sekarang hanya membayar Rp 3.500,” ujarnya.

Kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian

Selain menyaksikan penandatangan PSO, Budi juga hadir pada penandanganan Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO).

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen IMO Taofiq Hidayat S. dan Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI Awan Hermawan Purwadinata.

Baca juga: Pertama Kalinya, Kemenhub Fasilitasi Penyandang Disabilitas Mudik Gratis

Adapun, nilai kontrak IMO sebesar 1,5 Triliun Rupiah termasuk PPN 10 persen, dengan jangka waktu kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari - 31 Desember 2020.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk biaya perawatan jalan rel Rp 112,3 miliar, biaya perawatan jembatan Rp 35,2 miliar, dan biaya perawatan sintelis Rp 24,2 miliar.

Lalu, ada pula biaya personel perawatan (IM+RENWAS) sebesar Rp 427,2 miliar, biaya personel pengoperasian Rp 469,4 miliar, serta biaya umum pendukung pengoperasian Rp 171 miliar.

Peluncuran aplikasi digital untuk tol laut

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran dua aplikasi digital untuk Tol Laut Logistik, yaitu Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan oleh PT Telkom dan aplikasi PINISHIP.

Penyelenggaraan aplikasi ditujukan agar kegiatan yang dilakukan dari hulu ke hilir atau dari produsen sampai ke end user (konsumen) dapat termonitor.

Dengan begitu, tujuan dari program Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) dapat tercapai.

Baca juga: Kemenhub Mau Bangun Bandara Baru di Fakfak

"Kami bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya Telkom, agar saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur bisa mendapatkan pelayanan, bisa memilih barang sama gampangnya dengan membeli grab food ataupun go-food,” ujar Budi.

Dia menjelaskan, pemesanan dimasukan ke dalam suatu mekanisme aplikasi, kemudian PT PELNI akan mengangkut hingga kemudian dilakukan distribusi.

“Sehingga peran perantara atau tengkulak yang membuat harga menjadi lebih mahal itu sudah bisa terpangkas," jelasnya.

Ke depan, pemerintah juga akan memberikan kesempatan bagi platform digital lain untuk bergabung.

Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam melakukan pemesanan pengiriman barang ke daerah lain, termasuk ekspor ke luar negeri.

Baca juga: Kemenhub Periksa Kapal Pesiar yang Diduga Tabrak Karang Raja Ampat

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, PLT Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.

Hadir pula Direktur Utama Djakarta Lloyd, para Pejabat Tinggi Pratama Kementerian Perhubungan, serta pihak-pihak terkait.