Tata Kelola Keamanan Laut Harus Utamakan Sinergitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedowo menilai, tata kelola keamanan di laut Indonesia sering berbenturan antar lembaga pengawas, seperti Polri, TNI, dan Bakamla.

Situasi itu membuat pengawasan wilayah laut Indonesia tak berjalan dengan baik.

"Sering tumpang tindih. Karena masing-masing punya zona kewenangan, ini kan enggak mungkin kita bantah. Jadi harus sinergi pelan-pelan," ujar Arie, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Baca juga : Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Pendidikan hingga Keamanan Laut

Menurut dia, sinergitas antar pihak pengawas kelautan diharapkan bisa memaksimalkan pembangunan pusat informasi maritim.

Pusat informasi tersebut nantinya bisa mendorong pengawasan dan penindakan tindak kejahatan kelautan dengan efektif.

"Makanya dari situ, kita bukan single agent yang mau menang sendiri. Keamanan laut tidak bisa diselesaikan atau diawasi satu badan saja," kata Arie.

Arie menegaskan, kejahatan kelautan tak hanya sebatas penangkapan ikan secara ilegal, melainkan perbudakan, perdagangan manusia hingga penyelundupan narkoba.

Baca juga : Retno Ingatkan ASEAN tentang Kerawanan Keamanan Laut

Oleh karena itu, penanganan berbagai aksi kejahatan tersebut harus melibatkan banyak pihak.

"Kita multi agent, sehingga bisa menggunakan polisi, kejaksaan, dan lain-lain. Jadi kejahatan kelautan bukan semata-mata hanya masalah perikanan," ujar Arie.

Ia berharap, sinergitas pengamanan laut di Indonesia juga bisa memberikan jaminan di dalam negeri dan dunia internasional bahwa tata kelola laut Indonesia sudah memberikan layanan terbaik.