Kompas.com - 19/12/2019, 03:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - National Programme Officer International Labour Organization (ILO) Irham Ali Saifudin mengatakan, korupsi menjadi salah satu penghambat investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat berbicara soal revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Salah satu yang mengemuka beberapa waktu lalu adalah UU ketenagakerjaan menghambat investasi. Padahal data World Economic Forum yang dikeluarkan pada 2017, masalah utama penghambat investasi kita adalah korupsi," ujar Irham dalam diskusi bertajuk "Buruh Migran Indonesia dari Perlindungan hingga Grand Design Skilled Worker" di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Kemudian, persoalan infrastruktur berada di urutan kedua penyebab penghambat investasi.

Urutan ketiga ditempati kondisi keuangan negara.

"Adapun persoalan ketenagakerjaan ada di uruan 13 atau 14, atau tidak masuk 10 besar," ujar Irham.

Baca juga: Pengelola Umrah di Banyumas Janjikan Investasi dengan Keuntungan 10 Kali Lipat dalam Seminggu

Merujuk kepada data ini, ia menilai tidak tepat jika pemerintah menganggap peraturan ketenagakerjaan menjadi penyebab utama penghambat investasi di Indonesia.

Irham juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang seolah sepakat dengan anggapan ini.

Menurut Irham, sangat disayangkan jika nantinya revisi UU ketenagakerjaan direalisasikan dengan poin-poin aturan yang lebih pro kepada pengusaha.

Pihaknya khawatir revisi nanti membuat para pekerja tak nyaman bekerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Nasional
Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 78 Triliun

Nasional
Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Istri Ferdy Sambo Sudah Diperiksa Timsus Polri Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditetapkan Tersangka Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian KP Cetak Lulusan Pendidikan Siap Kerja dan Berwirausaha

Nasional
Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Pakar Sebut Upaya Sambo Beri Amplop Petugas LPSK Termasuk Suap

Nasional
Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar 'Fee' Rp 15 Miliar, Polri: 'Monggo' Saja

Deolipa Gugat Kapolri-Kabareskrim Bayar "Fee" Rp 15 Miliar, Polri: "Monggo" Saja

Nasional
Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Pengacara: Sebelum Dibawa ke RS, Surya Darmadi Jawab 9 Pertanyaan Terkait Perusahaan

Nasional
Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Sambo Diduga Coba Suap Petugas LPSK, Pakar: Percobaan Korupsi Dapat Dihukum

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nasional
Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Waketum PAN Sebut Sandiaga Uno Diusung Jadi Capres oleh Sebagian Besar DPD

Nasional
Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.