Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Kabar Ditawari Kursi Bos BUMN, Begini Jawaban Sandiaga Uno

Kompas.com - 14/12/2019, 20:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden pada Pemilu 2019 Sandiaga Uno mengaku siap membantu Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara.

Namun, Sandiaga menegaskan bahwa bentuk kontribusinya itu bukanlah dengan menjadi direksi ataupun komisaris perusahaan pelat merah.

"Saya sampaikan, saya akan membantu beliau dan kehormatan kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Namun bukan kapasitas pimpinan perusahaan, direksi, atau komisaris," kata Sandiaga usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno menanggapi kabar yang menyebut Erick Thohir menawarinya kursi bos BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Baca juga: Sandiaga Miris Petinggi Garuda Indonesia Salah Gunakan Kekuasaan

Sandiaga mengatakan, dirinya tidak mungkin masuk dalam BUMN karena berstatus sebagai kader Partai Gerindra.

"Tentunya BUMN itu harus bebas dari benturan kepentingan, harus bebas dari kepentigan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai-partai," kata Sandiaga yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut mengomentari kasus perusahaan asuransi Jiwasraya. Ia meminta kasus itu segera diselesaikan sambil berharap kasus serupa tidak terulang.

"Jangan sampai ini menjadi trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi tantangan utama pada 2020 karena sistem keuangan kita sangat bergantung pada stabilitas moneter kita" kata Sandiaga Uno.

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Beratnya Jadi Dirut di Garuda Dibanding BUMN Lain

Ia pun meyakini bahwa masih banyak sosok profesional lainnya yang mampu mengisi posisi bos BUMN di bidang asuransi, termasuk Jiwasraya

"Saya waktu debat pilpres bilang saya pernah bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi itu di Hong Kong, di Singapura, mereka banyak dan siap ditarik di Indonesia," kata Sandiaga.

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (rollover) hingga satu tahun berikutnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Opsi Tangani Asuransi Jiwasraya

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120 persen.

Adapun Erick Thohir sempat menyebut Sandiaga Uno cocok mengurus dana pensiun ketika keduanya diundang dalam acara "Mata Najwa".

"Salah satu expertise dari Sandi kan di (bidang) keuangan. Saya rasa ke depan bagaimana saya juga dapat advice mengenai dana pensiun yang mungkin ini akan menjadi suatu challenge yang sangat berat ke depan karena, kembali, sistem pengelolaannya yang menurut saya belum baik," kata Erick dikutip dari tayangan "Mata Najwa".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com