Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Jokowi Akan Menginap di Lokasi Ibu Kota Baru

Kompas.com - 13/12/2019, 21:17 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi ibu kota baru di Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada pekan depan.

"Minggu depan, mungkin 2-3 hari saya akan berada di sana," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Jokowi menginap di lokasi ibu kota baru karena ada banyak titik yang akan ia kunjungi.

Baca juga: Jadi Juri Desain Ibu Kota, Ini Kriteria Penilaian ala Ridwan Kamil

Khususnya, Jokowi ingin meninjau titik dimana Istana dan pusat pemerintahan akan dibangun.

"Untuk memastikan titik mana, ini kan gede banget, titik mana yang akan dipakai untuk lokasi klaster pemerintahan," kata Jokowi.

"Kan banyak klaster: pemerintahan, pendidikan, kesehatan, inovasi. ini titik klaster pemerintahan, artinya istana ada di situ, kementerian ada di situ," sambungnya.

Baca juga: Rentan DIbatalkan, Ibu Kota Baru akan Tercantum di Amendemen UUD 1945

Setelah menemukan titik lokasi yang pas untuk pusat pemerintahan, Jokowi pun akan mengajak para arsitek untuk merumuskan bangunannya.

"Ya nanti dilihat, kalau sudah dilihat tentu saja kalau sudah ke sana melihat feeling-nya dapat baru nanti arsitek urban planer semuanya kumpul," kata dia.

Kompas TV

Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur dimulai pada 2020, dan paling lambat, pusat pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta di tahun 2024. Dalam pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan Rabu (11/12/2019), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan sumber anggaran untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Demokrat pun mengingatkan perencanaan pemindahan ibu kota baru perlu adanya perencanaan strategis pemerintah. Mulai dari konsep, timeline, biaya, sumber anggaran. Lebih lanjut SBY pertanyakan apakah ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan sampai utang ke luar negeri untuk pembiayaan tersebut.

Menurut SBY, membangun ibu kota artinya juga membangun kehidupan baru, bukan sekadar infrastruktur fisik. Karena mulai dari perencanaan dan realisasinya tidak boleh meleset namun harus sukses tuntas. SBY pun menceritakan pernah memiliki niat membangun ibu kota di luar Jakarta, namun ternyata rencana ini batal, karena pada waktu itu anggaran sangat besar dan belum tersedia. Di samping itu, ada faktor lingkungan atau amdal yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com