Kompas.com - 13/12/2019, 09:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen terbatas pada UUD 1945 bukan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), melainkan juga sebagai legalitas ibu kota baru Indonesia.

Sebab, menurut Bambang, apabila ibu kota baru negara hanya didasarkan pada payung hukum berupa undang-undang, rentan digugat ke Mahkamah Konstiusi (MK) atau dibatalkan oleh presiden periode selanjutnya.

"Kenapa penting (amendemen UUD 1945)? Karena ada program besar yang namanya pemindahan ibu kota. Bahwasanya kalau diikat dengan UU akan rentan di-perppu oleh presiden yang baru nanti," kata Bambang di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Gubernur Kaltim Minta Lahan Ibu Kota Negara Diperluas 180.000 Hektare Lagi untuk Kawasan Hijau

Apalagi apabila presiden setelah Jokowi nanti berpandangan bahwa pemindahan ibu kota tak terlalu diperlukan. Oleh sebab itu, UU Ibu Kota berpotensi dibatalkan melalui perppu.

"Katakanlah kita sudah membuat undang-undang tentang pemindahan ibu kota. Lalu presiden yang baru berpendapat, tidak ada urgensinya pindah ibu kota, cukup di sini. Jadi itu tidak perlu lagi sidang istimewa MPR, untuk merubah lagi, amandemen itu, cukup pada perppu," ujar Bambang.

Senada dengan Bambang, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, setidaknya terdapat sembilan undang-undang yang harus direvisi untuk memindahkan ibu kota.

Namun, apabila masyarakat mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan, maka pemindahan ibu kota pasti dibatalkan.

Baca juga: Bappenas: Ada Lebih dari 57 Aturan Bakal Direvisi untuk Persiapan Pindah Ibu Kota

"Kalau misalnya DPR merevisi UU untuk memberi dasar pemindahan ibu kota, tiba-tiba ada warga negara judicial review ke MK sesuatu UU pindah ibu kota, lalu MK menyetujui, batal lagi UU itu. Maka tidak jadi pindah," kata Basarah.

Oleh karena itu, menurut politikus PDI Perjuangan itu, selain menghidupkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan bangsa, diperlukan pasal pada konstitusi demi menjaga program pemerintah yang sudah ada.

Basarah menegaskan, pembahasan amendemen tidak akan melebar pada pasal-pasal lain, misalnya tata cara pemilihan presiden dan masa jabatan presiden.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.