SBY Beri Catatan Buruk Pilpres 2019, Demokrat Dorong Pemilu Tak Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait maraknya politik identitas dan catatan buruk lainnya di Pilpres 2019 adalah sebuah masukan.

Dengan demikian, menurut Syarief Hasan, SBY berharap agar penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat diperbaiki.

"Bukan bobrok lah, ya, tapi yang baik itu perlu diperbaiki," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Syarief mengatakan, Pemilu Serentak 2019 penuh dengan masalah. Misalnya, banyak panitia penyelenggara Pemilu yang meninggal dan perpecahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Poin Pidato SBY: dari Penegasan Oposisi hingga Pemindahan Ibu Kota

Oleh karena itu, Syarief mengatakan, partainya meminta agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tak dilakukan secara serentak, serta presidential threshold (PT) diubah.

"Sebaiknya dipisah ya (pilpres dan pileg). Satu hal juga, kalau bersamaan seperti kemarin itu, ukuran dan penentuan presidential threshold itu kan bermasalah ya, kemarin itu kan PT ditentukan dari pemilu sebelumnya kan," ujar dia.

SBY menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun bertajuk "Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan" pada Rabu malam.

Memulai pidato, SBY mengulas Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk dalam sejarah. Catatan itu mengenai politik identitas yang mengemuka selama pilpres.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Namun, lanjut dia, persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

"Kabar baiknya adalah, ketika bangsa kita berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca-pemungutan suara, kita semua sadar dan terpanggil. Terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita. Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu, SBY menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu.