Kompas.com - 12/12/2019, 11:46 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait maraknya politik identitas dan catatan buruk lainnya di Pilpres 2019 adalah sebuah masukan.

Dengan demikian, menurut Syarief Hasan, SBY berharap agar penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat diperbaiki.

"Bukan bobrok lah, ya, tapi yang baik itu perlu diperbaiki," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Syarief mengatakan, Pemilu Serentak 2019 penuh dengan masalah. Misalnya, banyak panitia penyelenggara Pemilu yang meninggal dan perpecahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Poin Pidato SBY: dari Penegasan Oposisi hingga Pemindahan Ibu Kota

Oleh karena itu, Syarief mengatakan, partainya meminta agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tak dilakukan secara serentak, serta presidential threshold (PT) diubah.

"Sebaiknya dipisah ya (pilpres dan pileg). Satu hal juga, kalau bersamaan seperti kemarin itu, ukuran dan penentuan presidential threshold itu kan bermasalah ya, kemarin itu kan PT ditentukan dari pemilu sebelumnya kan," ujar dia.

SBY menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun bertajuk "Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan" pada Rabu malam.

Memulai pidato, SBY mengulas Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk dalam sejarah. Catatan itu mengenai politik identitas yang mengemuka selama pilpres.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Namun, lanjut dia, persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

"Kabar baiknya adalah, ketika bangsa kita berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca-pemungutan suara, kita semua sadar dan terpanggil. Terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita. Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu, SBY menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X