Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Kompas.com - 11/12/2019, 21:03 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Partai Demokrat, menurut SBY, tak ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,9 persen, seperti yang diperkirakan Bank Dunia.

Hal ini disampaikan SBY dalam pidato refleksi pergantian tahun yang bertajuk "Indonesia 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan" di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk. Terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini," ujar SBY.

"Yang penting, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai," ujar Presiden keenam RI ini.

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Menurut SBY, pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat yang sulit didapat.

"Jika ekonomi kita tumbuh rendah, di bawah 6 persen misalnya, lapangan pekerjaan baru memang sulit didapat. Penghasilan dan daya beli rakyat sulit ditingkatkan. Angka kemiskinan juga tak mudah untuk diturunkan," kata SBY.

Saran SBY

Partai Demokrat kemudian memberikan dua saran kepada pemerintah yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan itu.

Pertama, investasi dunia usaha harus ditingkatkan. Tidak hanya BUMN, swasta pun perlu mendapat peluang bisnis yang lebih besar.

"Karenanya, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi kita," ujar SBY.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Kedua, SBY dan Partai Demokrat menyarankan agar belanja konsumen dijaga, bahkan perlu ditingkatkan, baik itu belanja pemerintah atau konsumsi rumah tangga.

"Jangka panjang, pemerintah perlu melakukan segala upaya untuk meningkatkan pertumbuhan kita," kata SBY.

"Demokrat melihat peluang peningkatan sumbangan sektor industri pada pertumbuhan. Utamanya melalui industri manufaktur yang berbasiskan pertanian dan sumber daya mineral. Juga sektor perdagangan, konstruksi dan kepariwisataan," ujar dia.

SBY pun mendukung tekad Jokowi agar Indonesia keluar dari jebakan penghasilan menengah atau middle income trap pada 2045. Hal itu bisa dicapai setidaknya jika pertumbuhan ekonomi berhasil ditingkatkan.

Baca juga: SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Dia pun memperlihatkan hasil yang dicapai pemerintahannya selama 2004-2014.

"Pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 persen setahun akan membuat pendapatan per kapita naik dua kali lipat dalam 10 tahun. Insya Allah Indonesia bisa," ujar SBY.

"Kita punya success story. Dalam waktu 10 tahun (2004 - 2014) income per kapita kita naik tuga kali lipat lebih, dari 1.100 dollar AS menjadi 3.500 dollar AS," tutur SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com