UN Akan Diganti, Wapres Nilai Tetap Butuh Alat Ukur Kualitas Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tetap membutuhkan alat ukur kualitas pendidikan meskipun nantinya ujian nasional (UN) dihapus.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapuskan UN. Rencananya, UN akan diganti dengan keterampilan nilai.

"Saya kira karakter nilai penting, karena pendidikan selain melahirkan, memiliki kompetensi juga memiliki integritas maka termasuk tata nilai," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Tetapi yang mengganti UN itu kan (semestinya) alat ukur untuk mengukur standar daripada anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Menurut dia, kalau mau mengganti UN harus ada alat ukur yang efektif. Dengan demikian, pengganti itu dapat mengukur tingkat standar pendidikan di masing-masing daerah.

Ia mengaku hingga saat ini belum mengetahui bentuk penerapan karakter nilai yang diusulkan Nadiem Makarim.

Karena itu, ia berharap Nadiem segera melakukan pengujian pengganti UN agar bisa pula dipakai untuk mengukur kualitas pendidikan nasional.

Sebab, hasil pengukuran kualitas pendidikan nasional akan digunakan sebagai bahan masukan penyusun sistem pendidikan ke depan.

"Saya baru tahu nanti akan diuji (apakah pengganti UN) memiliki dan bisa jadi alat ukur. Alat ukur penting penting sebab masih meningkatkan standar-standar yang ada, itu kelihatan kemampuannya" ucap Ma'ruf.

"Enggak masalah ditiadakan tapi harus dikaji oleh Kemendikbud," ucap mantan Rais Aam PBNU itu.

Baca juga: Nadiem Makarim Tetapkan Program Merdeka Belajar, Salah Satunya Hapus UN

Adapun, Nadiem Makarim menyebut empat program ini sebagai kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tutur Nadiem.

Pendiri Go-Jek ini lantas menjelaskan rincian empat program yang ditetapkannya.

Pertama, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, pada tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ujian Nasional 2020 Akan Menjadi yang Terakhir

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, baik itu tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa," ucap Nadiem.

"Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," kata dia.

Kedua, mengenai UN, Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar dia.