Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Kompas.com - 11/12/2019, 13:59 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) menyapa para guru saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-74 PGRI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019). Acara tersebut mengangkat tema  Peran strategis Guru dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) menyapa para guru saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-74 PGRI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019). Acara tersebut mengangkat tema Peran strategis Guru dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme Ujian Nasional ( UN).

Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," jelas Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Komunitas Guru Dukung Gebrakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem

Nadiem menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya, Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," tegas Nadiem.

Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.

Dengan demikian, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

Baca juga: 4 Gebrakan Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem, termasuk Penghapusan UN!


"Tetapi, nanti lebih ke penguasaan konten atau materi. Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apa pun materinya," papar Nadiem.

Sementara itu, survei karakter adalah pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.

"Survei karakter ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah," ungkap Nadiem.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Hapus UN lewat Merdeka Belajar, Ini Penggantinya

Sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional.

UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini sudah dilakukan.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

Nasional
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional
Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X